Banjarmasin, BARITO – Sekolah Staf dan Komando (Sesko) Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Untuk itu, Sesko TNI melalui perwakilannya Direktur Kerja Sama Akademik Marsekal Pertama TNI Pnb Firdaus SY didampingi Danlanud Syamsuddin Noor Kolonel TNI Pnb M Taufik Arasj bertemu Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (6/2/2020).
Kepada wartawan, Direktur Kerja Sama Akademik Sesko TNI Marsekal Pertama TNI Pnb Firdaus SY menuturkan, kedatangannya bertemu dan silaturahmi dengan Ketua DPRD Kalsel ini dalam rangka pelaksanaan kurikulum di sekolah pendidikan tertinggi di TNI ini, yakni Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN).
Firdaus menambahkan, melalui KKDN ini pihaknya ingin mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2002, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya tentang pertahanan negara.
“Implementasi dari tiga undang-undang itu, kita ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah ini melaksanakan undang-undang tersebut,” ujar Firdaus.
Ia menegaskan, tentunya dalam pelaksanaannya punya kelemahan-kelemahan, maka disinilah akan dilihat apa pelajaran yang diterima para perwira di Sesko TNI tentang implementasi tiga undang-undang itu apa kelemahannya.
“Hasilnya berupa pengembangan pertahanan negara untuk pemerintah daerah, sedangkan penataan pertahanan negara untuk aparat yang ada disini, yakni komando seperti di Korem dan Lanud,” terangnya.
Firdaus mengungkapkan, perwira yang menjadi siswa di Sesko TNI ini sebanyak 267 orang, di antaranya ada perwakilan mancanegara, TNI dan Polri. Sehingga apa yang kita sampaikan ini ke dewan untuk diterima menjadi masukan bagi daerah Kalsel.
“Sumbang saran dari kami tentang implementasi dari tiga undang-undang tersebut, terlaksananya di daerah meski tidak semuanya berjalan mulus,” tukasnya.
Dicontohkannya, seperti tanah latihan punya TNI/Polri, itu sudah tidak murni lagi di kuasai TNI/Polri, ada kemungkinan dikuasai oleh masyarakat dan lainnya dan itu terjadi dimana-mana. Sehingga ini yang perlu dipahami masyarakat bahwa aset berupa tanah itu kebutuhan negara dalam hal pertahanan negara di daerah.
“Kebutuhan seperti itu tidak bisa diabaikan termasuk juga pembangunan di daerah harusnya juga mengarah kepada pertahanan negara, khususnya pertahanan negara di wilayah, apalagi nanti ibu kota negara pindah ke Kalimantan,” tandasnya.
Senada Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyatakan pihaknya menyambut baik apa yang sudah disampaikan perwakilan Sesko TNI melalui Direktur Kerja Sama Akademik Marsekal Pertama TNI Pnb Firdaus SY, apalagi Kalsel ini nantinya menjadi pintu gerbang ibu kota negara, sehingga alutsista untuk pertahanan negara di wilayah ini harus juga ditingkatkan.
“Ditunjang fasilitas bandara yang baru, tentunya alutsista untuk pertahanan negara di wilayah juga harusnya ditingkatkan,” ujar Supian.
Politisi Golkar ini menambahkan, selain meningkatkan alutsista, fasilitas bandara juga ditingkatkan, karena itu ada rencana renovasi bandara lama agar diperbesar seperti rumah Banjar yang ada disampingnya.
“Infrastruktur di bandara memang harus ditingkatkan, termasuk peningkatan pelayanan, kebersihan dan keamanan. Bahkan juga diusulkan ke Angkasa Pura I untuk perpanjangan runway supaya bisa didarati pesawat berbadan besar,” pungkasnya.
Penulis : Sopian