Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Persoalan harta bersama atau harta gono-gini pascaperceraian antara Hj. Lailan Hayati dan H. Hilmi belum berakhir.
Sengketa yang menyangkut sejumlah aset berupa tanah, rumah, ruko hingga hasil usaha tersebut kini berkembang ke ranah hukum pidana.
Kuasa hukum Hj. Lailan dari Kantor Advokat Machfuyana & Rekan melalui siaran pers , Selasa (15/9/2026). menyatakan laporan tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan dan disebut telah berjalan sekitar lima bulan.
Persoalan ini berawal dari perkawinan Hj. Lailan Hayati dan H. Hilmi Bin H. Siman yang berlangsung sejak 28 November 1974.
Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin melalui Kutipan Nikah Nomor 3270467/Km/1974 tertanggal 14 Desember 1974.
Setelah menjalani rumah tangga selama puluhan tahun, keduanya kemudian mengakhiri perkawinan melalui Pengadilan Agama Banjarmasin.
Perkara perceraian tersebut tercatat dengan Nomor 1478/Pdt.G/2022/PA.Bjm, dengan Akta Cerai Nomor 331/AC/2023/PA.Bjm yang berkekuatan hukum tetap pada 27 April 2023.
Selama perkawinan, keduanya disebut memiliki sejumlah harta bersama yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Depok, Bogor dan Lombok.
Aset yang menjadi bagian dari persoalan tersebut disebut mencapai ratusan aset.
Baca Juga:
Ada Kesepakatan Pembagian Harta
Dalam upaya menyelesaikan persoalan setelah perceraian, kedua belah pihak kemudian membuat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama pada 19 April 2023.
Perjanjian tersebut di-waarmerking oleh Notaris Juhriansyah, S.H., M.Kn., dengan Nomor Waarmerking 630/IV/2023.
Dalam kesepakatan tersebut diatur sejumlah hal mengenai pembagian harta bersama serta penyelesaian persoalan keluarga setelah perceraian.
Salah satu poin yang kini menjadi perhatian adalah poin 8.
Pada pokoknya, poin tersebut menyebut rumah yang ditempati Hj. Lailan di Jalan Pramuka Gang Muhajirin Nomor 01 Banjarmasin menjadi hak milik Hj. Lailan sebagai tempat tinggal setelah perceraian.
Selain itu, poin 9 mengatur mengenai pencabutan laporan atau pengaduan pidana terhadap anak mereka, Mujahidin i
Namun, menurut pihak Hj. Lailan, sejumlah kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan.
Salah satunya berkaitan dengan laporan pidana terhadap Mujahidin.
Perkara tersebut kemudian tetap berlanjut hingga Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm.
Dalam putusan yang dibacakan pada 14 Desember 2023, Mujahidin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga dan dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan.
Berawal dari Brankas Berisi Sertifikat
Persoalan lainnya muncul terkait brankas yang berisi sertifikat-sertifikat harta bersama, termasuk sertifikat rumah yang ditempati Hj. Lailan.
Baca Juga:
Menurut pihak Hj. Lailan, saat itu H. Hilmi masih menguasai kunci brankas yang berada di rumah tersebut.
H. Hilmi disebut datang untuk membuka brankas, namun Hj. Lailan tidak membukakan pintu karena mempertahankan haknya atas rumah yang ditempati.
Persoalan tersebut kemudian berujung pada gugatan wanprestasi yang diajukan H. Hilmi ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.
Gugatan itu berkaitan dengan tindakan Hj. Lailan yang tidak membukakan rumah untuk keperluan membuka brankas.
Gugatan tersebut kemudian dikabulkan. Dalam perkara tersebut, perjanjian yang dibuat kedua belah pihak menjadi salah satu dasar yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.
Sementara itu, pihak Hj. Lailan menyebut sertifikat rumah sempat dititipkan kepada Notaris Nadya. Untuk mengambil sertifikat tersebut diperlukan tanda tangan bersama. Namun, menurut pihak Hj. Lailan, tanda tangan dari H. Hilmi tidak pernah diberikan.
Pihak Hj. Lailan juga mempersoalkan sertifikat rumah yang disebut telah dimasukkan dalam objek kuasa jual tanpa persetujuan dari dirinya.
Hak Sewa Ruko dan Hasil SPBU Turut Dipersoalkan
Baca Juga:
Tak hanya rumah dan sertifikat, Hj. Lailan juga mempersoalkan haknya atas hasil sewa ruko dan pendapatan SPBU yang menurut pihaknya termasuk dalam kesepakatan pembagian harta bersama.
Menurut pihak Hj. Lailan, H. Hilmi diduga tidak memberikan bagian yang menjadi haknya sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.
Atas persoalan tersebut, Hj. Lailan kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan dugaan penggelapan ke Polda Kalsel.
Pihaknya menyebut penyidik hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.
Kuasa hukum Hj. Lailan dari Kantor Advokat Machfuyana & Rekan menyatakan pendampingan hukum diberikan untuk memperjuangkan hak kliennya sekaligus mendapatkan kejelasan atas pelaksanaan kesepakatan pembagian harta bersama pascaperceraian.
Kantor Advokat Machfuyana & Rekan beralamat di Kompleks Bunyamin III Nomor 6 Blok C2, RT 13, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
Perkara ini masih berproses. Dugaan penggelapan yang dilaporkan Hj. Lailan di Polda Kalsel masih berada pada tahap penyelidikan.
Dengan demikian, substansi laporan dan pihak yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
(
*/ Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post