Sebanyak 9 Perangkat Daerah akan Berubah Tipe, Digabung dan Berubah Nama

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Sebanyak sembilan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan berubah tipe, kemudian ada penggabungan dan perubahan nama.

Hal ini mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kalsel tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ada pun sembilan perangkat daerah yang berubah tipe maupun digabungkan serta berubah nama, yakni Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, yang sebelumnya tipe C bakal naik menjadi tipe B, Inspektorat Daerah yang sebelumnya tipe B akan naik menjadi tipe A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan naik menjadi tipe A serta berubah nama setelah penambahan urusan Keluarga Berencana, sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BACA JUGA: Momentum Hari Lahir ke-48 Ibnu Sina Mengambil Makna Surat Fath

Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana sebelumnya tipe A diturunkan menjadi tipe, karena pemisahan urusan keluarga berencana.

Sedangkan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel digabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, sehingga menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tipe B.

Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel sebelumnya tipe B akan naik menjadi tipe A, Dinas Ketahanan Pangan digabungkan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sehingga menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura akan bertipe A, selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel bersifat tetap dengan hanya perubahan nama yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) akan bertipe B.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin menilai, penataan kelembagaan perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel ini merupakan suatu kebijakan dalam tata administrasi pemerintahan melalui kebijakan perampingan perangkat daerah dengan pemisahan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan dan penggabungan urusan pemerintahan beberapa perangkat daerah sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan serta mengacu  pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan aturan lainnya.

“Kita pahami bersama penataan kelembagaan perangkat daerah Pemprov Kalsel penting untuk disesuaikan dan ditinjau dari sejumlah aspek, baik perubahan urusan kewenangan pemerintahan, penyederhanaan birokrasi, RPJMD, beban kerja organisasi, peningkatan pelayanan publik, kondisi kemampuan keuangan daerah, keterbatasan SDM dan aturan lainnya,” terangnya, Rabu (4/1/2023).

BACA JUGA: Kalsel Perlu Balai Rehabilitasi Pecandu Obat Terlarang

Politisi yang karib disapa Bang Dhin menekankan ketika wacana penataan kelembagaan ini terealisasi, maka Pemprov Kalsel diminta untuk melakukan akeselerasi, optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program-program pemerintahan yang aktual secara efisien, efektif dan berdaya guna bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Karena itu, Bang Dhin menyoroti bagaimana upaya Pemprov Kalsel dalam melakukan penguatan dan memberikan daya dukung terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel, karena keberadaan BRIDA ini sebagai kebutuhan terkini dalam masifnya perkembangan zaman.

“Badan Riset dan Inovasi Daerah ini hadir melalui amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi di daerah, maka penting suatu daya dukung dan penguatan oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan pemajuan penelitian berbasis riset teknologi,” tutupnya.

Penulis/Editor : Sophan Sopiandi