Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat.
Penghentian Gadai Swasta Ilegal
Dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, Satgas PASTI secara konsisten melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang April s.d. Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta yang belum berizin atau ilegal.
Penutupan dan penghentian kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Optik, Polresta Banjarmasin Siapkan 1.000 Kacamata Gratis untuk Pelajar
Pihak Satgas PASTI menegaskan, aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.
Penghentian Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) Ilegal
Satgas PASTI menegaskan, bahwa kegiatan perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, diatur bahwa Daftar Aset Kripto (DAK) ditetapkan oleh Bursa Kripto.
“Akhir-akhir ini semakin marak ditemukan entitas tidak berizin yang menawarkan investasi aset kripto melalui media sosial, grup percakapan, atau situs web tanpa otorisasi resmi,” ungkap pihak Satgas PASTI via siaran pers, Senin (22/06/2026).
Adapun modus yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat ganda, hingga iming-iming “passive income” tanpa risiko, tanpa disertai mekanisme pelindungan konsumen yang memadai.
Sepanjang Januari s.d. Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha 228 PAKD ilegal, yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Optik, Polresta Banjarmasin Siapkan 1.000 Kacamata Gratis untuk Pelajar
Satgas PASTI meminta masyarakat agar memahami hal-hal berikut ini sebelum melakukan investasi pada aset kripto:
1. Memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi tersebut. Pastikan pihak tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan aset kripto yang diperdagangkan termasuk dalam DAK.
3. Menghindari penawaran dengan skema tidak logis.
4. Melakukan riset dan memahami risiko aset kripto sebelum berinvestasi.
5. Memahami terkait aset kripto melalui tautan https://bukusakuiakd.com/
Informasi mengenai aset kripto yang termasuk dalam DAK dapat diakses melalui tautan https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/ITSK/Perizinan-ITSK-Aset-Keuangan-Digital-Aset-Kripto/Documents/Daftar%20Penyelenggara%20Perdagangan%20Aset%20Keuangan%20Digital%20Posisi%2021%20April%202026.pdf
Penguatan Penanganan Penipuan melalui Indonesia IASC
Selama periode 22 November 2024 sampai dengan 31 Mei 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 579.459 laporan dari masyarakat. Dalam penanganan laporan tersebut, sebanyak 998.558 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 515.553 rekening telah dilakukan pemblokiran.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Optik, Polresta Banjarmasin Siapkan 1.000 Kacamata Gratis untuk Pelajar
Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp638,9 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang berasal dari rekening yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.
IASC mengidentifikasi perkembangan modus penipuan baru dan peningkatan tren modus tertentu yang semakin kompleks dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, antara lain
1. Social engineering dengan remote access, dengan pelaku mengarahkan korban untuk melakukan share screen atau menginstal aplikasi akses jarak jauh dengan dalih bantuan layanan perbankan, pajak, kependudukan dan lainnya, yang kemudian digunakan untuk menguras rekening korban;
2. QRIS palsu yang ditempelkan pada merchant, sehingga pembayaran korban dialihkan ke rekening pelaku;
3. Recovery scam, yaitu penipuan lanjutan yang menyasar korban penipuan sebelumnya, dengan mengatasnamakan pihak berwenang dan meminta biaya pemulihan dana;
4. Pemalsuan tagihan/tanda terima pembayaran yang meniru dokumen resmi perusahaan/receipt transaksi dan memanfaatkan momentum transaksi bisnis atau pembayaran musiman.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Optik, Polresta Banjarmasin Siapkan 1.000 Kacamata Gratis untuk Pelajar
Sehubungan dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, Satgas PASTI dan OJK mengimbau masyarakat untuk:
1. Waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat;
2. Memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157);
3. Tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya;
4. Tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun; dan
5. Segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.
“Satgas PASTI akan terus meningkatkan koordinasi antar-anggota dan instansi terkait, untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital,” tegas pihak Satgas PASTI.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Optik, Polresta Banjarmasin Siapkan 1.000 Kacamata Gratis untuk Pelajar
Upaya ini jelas pihak Satgas PASTI, merupakan bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat, agar tidak terjebak pada penawaran pinjaman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang meresahkan.
“Apabila menemukan indikasi penawaran investasi ilegal dan penipuan transaksi keuangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id.,” pesan pihak Satgas PASTI.
Sementara masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, dapat melapor melalui situs web iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.