Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) di Desa Angkipih dan Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, hingga saat ini belum dapat terealisasi, karena masih menunggu kepastian pencairan dana pinjaman dari Cina.
Padahal proyek strategis tersebut selain untuk memperkuat ketersediaan air baku di Kalimantan Selatan, juga diharapkan nantinya mampu mengurangi risiko banjir, namun, ternyata proyek PSN itu dengan skema pinjaman luar negeri yang diproses pemerintah pusat.
Informasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin, Sandi Erryanto kepada awak media usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta pihak-pihak terkait lainnya, Rabu (14/10/2026).
Sandi Erryanto menuturkan rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa ini masih berproses di Bappenas untuk pendanaan pinjaman ke Cina, karena itu, mari kita perjuangkan bersama-sama agar terealisasi pembangunan bendungan ini yang manfaatnya untuk ketersediaan air baku dan irigasi serta lainnya.
Sandi Erryanto juga mengakui untuk progres pembangunan bendungan itu belum ada hingga saat ini. Selain itu, pemerintah daerah baru tahap pendataan untuk pembebasan lahan dan lainnya.
“Pembangunan bendungan ini terkendala kepastian pinjaman luar negeri,” ungkapnya.
Pembiayaannya bukan dari APBN, imbuhnya, jadi masih tergantung pemberi pinjaman, yakni dari Cina.
“Jadi kita tunggu ya, sambil kita melakukan pembebasan lahan,” ucapnya.
Sandi optimis proyek inj secepatnya terealisasi, karena begitu dana pinjaman dari luar negeri itu keluar, kemudian pembebasan lahan selesai, maka kita langsung kerja.
“Target kita ya secepatnya bekerja,” timpalnya.
Kenapa harus menunggu, karena pembiayaannya berbeda, kalau proyek ini dibiayai sepenuh melalui APBN, maka kita bisa langsung bekerja karena duitnya langsung tersedia.
“Meski pinjaman dari luar negeri, tapi ada dana pendamping dari APBN sebesar 20 persen,” sebutnya.
Kenapa pinjamannya dari Cina, Sandi menyebutkan, karena Cina yang berminat sebagai pemodal untuk pembangunan bendungan tersebut.
Senada, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib mengatakan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait proses pendanaan yang tengah dibahas di Bappenas, maka Pemerintah Provinsi Kalsel hingga saat ini terus mematangkan persiapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Salah satunya proses pembebasan lahan, termasuk pendataan dan penilaian tanaman tumbuh milik masyarakat,” ujar Yasin.
Proses tersebut dilakukan, lanjutnya, karena tahap untuk memastikan proses penggantian berjalan sesuai ketentuan dan terlindunginya hak masyarakat.
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post