Banjarmasin, BARITO – Animo kalangan siswa di Kalimantan Selatan untuk kembali ke sekolah akhirnya tersalurkan. Sejak sepekan lalu, sejumlah daerah berstatus PPKM Level 3 di Kalsel, seperti Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara, menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) HSU Junaidi Gunawan mengatakan, PTM terbatas ini kembali diberlakukan pihaknya setelah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 HSU.
“Beberapa waktu lalu PTM sempat kita hentikan karena meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten HSU. Setelah kita koordinasikan dengan satgas ternyata sekolah yang berada di PPKM level 1 sampai 3 diperbolehkan melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, ” ujar Junaidi kepada wartawan di Amuntai, pekan lalu.
Menurut dia, pemberlakuan kembali PTM terbatas di HSU dilakukan sejak Senin (30/8) untuk 47 sekolah yang dianggap memenuhi persyaratan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).
Diakuinya, pemberlakuan kembali PTM terbatas atas sejumlah pertimbangan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran daring (online) selama ini yang dinilai kurang berhasil mengembangkan anak didik.
“Pembelajaran secara online berisiko menurunkan capaian belajar hingga anak putus sekolah, ” katanya.
Selain itu, lanjut Junaidi, di berbagai daerah pembelajaran online juga menyebabkan terjadi ‘learning loss’ yang dampaknya permanen. Selain itu, kekerasan terjadi dalam rumah tangga.
Kabupaten HSU berada di PPKM Level 3 sehingga hanya boleh melaksanakan PTM sebesar 25 persen.
“Kalau di daerah yang berada di level satu dan dua, bisa melaksanakan dua jam pelajaran dalam satu hari dan dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Berarti untuk HSU pelaksanaannya kurang dari jumlah tersebut,” ujarnya.
Adapun beberapa ketentuan pelaksanaan PTM terbatas di HSU, di antaranya menggunakan shift hari bagi PAUD, SD dan SLTP dengan jumlah jam belajar berbeda.
“Pembagian jumlah siswa bagi PAUD sebanyak lima orang per kelas. Sedang SD dan SMP sebanyak 10 orang, ” kata Junaidi.
Bagi sekolah yang belum mendapat rekomendasi satgas untuk melaksanakan PTM terbatas, imbuh Junaidi, hanya boleh melakukan pembelajaran daring atau luring dengan cara kunjungan guru ke kelompok kecil anak didik dan ke rumah siswa.
Sementara itu, sebagaimana dikutip dari Antara, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Syamsuri Arsyad meninjau pelaksanaan PTM di hari pertama yang kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah setempat.
Ia berharap agar PTM ini bisa dilaksanakan terus dengan tetap mematuhi aturan prokes.
“Kita sangat mengetahui keinginan umumnya para siswa yang sudah rindu untuk sekolah sebagaimana mestinya,” katanya, saat melakukan peninjauan di SMP Negeri 1 Padang Batung, Senin (30/8) lalu.
Syamsuri menilai, suasana belajar dengan cara tetap muka lebih menggairahkan semangat belajar siswa.
Namun, dia mengingatkan agar semua siswa maupun gurunya, selalu menerapkan standar prokes yang berlaku, karena tidak diketahui siapa yang kemungkinan membawa virus Corona.
Di Kabupaten Banjar, sebanyak 869 dari 927 sekolah setempat juga melaksanakan PTM terbatas mulai Senin (30/8).
Sebelum membuka kembali pintu sekolah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny menggelar sosialisasi rencana PTM terbatas di lingkup PAUD, SD dan SMP melalui aplikasi zoom.
Hasil sosialisasi PTM terbatas secara virtual itu, pertama, sekolah wajib memberi opsi PTM dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kedua, orangtua diberi kewenangan penuh untuk memilih PTM atau PJJ.
Ketiga, tidak ada diskriminasi bagi siswa yang memilih PJJ.
Keempat, melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
Kelima, berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kelurahan atau Desa.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto menyatakan, hingga saat ini belum bisa memastikan kapan PTM di kota ini bisa dilakukan. Hingga sekarang, Kota Banjarmasin masih menerapkan PPKM Level 4, yang tidak mendapat rekomendasi untuk melaksanakan PTM.
Sementara itu, sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengingatkan, capaian vaksinasi Covid-19 pada usia 12-17 tahun atau usia sekolah masih rendah.
Dengan kondisi vaksinasi yang masih rendah itu, dia khawatir PTM pada anak sekolah membuat angka penularan pada anak meningkat.
“KPAI mendukung PTM dengan beberapa syarat. Salah satunya sekolah memastikan vaksinasi Covid-19 idealnya 70 persen dari populasi sekolah. Kami berharap sekolah ini jadi tempat aman anak-anak dari Covid-19 sehingga tidak ada klaster akibat PTM,” kata Retno dalam webinar Rakornas KPAI, Senin lalu.
Data survei KPAI di 34 provinsi pada 86.286 partisipan siswa mulai jenjang SD, SMP, SMA, termasuk SLB menunjukkan 64 persen siswa tersebut belum mendapat vaksin Covid-19. Sebanyak 36 persen di antaranya sudah mendapat vaksin Covid-19 namun hanya terfokus di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta.
“Ini menunjukkan bahwa capaian vaksinasi pada anak masih kecil. Kami lihat ada keinginan divaksin tapi terkendala dengan fasilitas vaksinasi Covid-19 di wilayah,” kata Retno.
Menurut dia, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan
Ia juga meminta Kemenkes serta pihak sekolah untuk memastikan capaian vaksinasi Covid-19 di populasi sekolah setidaknya mencapai 50 persen.
“Sekolah harus memastikan vaksinasi idealnya 70 persen dari populasi sekolah. Kalau hanya guru divaksin maka kekebalan komunitas belum terbentuk. Atau setidaknya 50 persen orang di sekolah sudah mendapat vaksin,” tutur Retno.
Meski capaian vaksinasi Covid-19 untuk anak masih rendah, ia mengatakan angka kesiapan sekolah untuk melaksanakan PTM mencapai 79,5 persen. Retno menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah rata-rata kesiapan di 42 sekolah dan madrasah di Indonesia yang disurvei KPAI pada Januari-Juni 2021.
“Rata-rata dari keseluruhan nilai pengawasan persiapan buka sekolah tatap muka Januari-Juni 2021 adalah 79,5 persen. Secara kesiapan infrastruktur dan SOP protokol kesehatan kami lihat sudah membaik,” katanya.
Dalam paparannya, KPAI memasukkan faktor kesiapan infrastruktur protokol kesehatan mulai dari ketersediaan tempat cuci tangan, kemungkinan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter, hingga kesiapan materi pembelajaran.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan bahwa vaksinasi tak menjadi salah satu kriteria untuk menggelar PTM di tengah pandemi Covid-19.
Nadiem menyebut semua wilayah di zona PPKM Level 1-3 boleh menggelar PTM.ant/afd
Penulis: Afdian R Editor : Dadang Yulistya