Barabai, BARITO – Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) berunjukrasa di depan kantor Bupati Hulu Sungai Tengah mempertanyakan kinerja bupati Akhmad Chairansyah. Salah satu yang menjadi sorotan pendemo adalah masalah kekosongan jabatan wakil bupati.
Aksi unjukrasa berlangsung Senin (29/7) sekitar pukul 11.00 wita di depan kantor Bupati HST. Aparat kepolisian dari Polres HST dan Satpol PP berjaga mengamankan aksi unjukrasa damai tersebut.
Yadi Guntur, Ketua Pelaksana Harian Gepak HST yang menjadi koordinator aksi lapangan unjukrasa menegaskan pihaknya meminta Bupati HST untuk segera mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati HST agar roda pemerintahan kabupaten dapat berjalan normal dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.
“Ada semacam kegaduhan politik yang terjadi sebab terkesan bupati dalam tekanan pihak tertentu sehingga masalah pengisian jabatan wakil bupati ini tidak kunjung selesai,” tegasnya.
Para pengunjukrasa juga meminta Bupati HST untuk fokus bekerja sungguh-sungguh demi kesejahteraan masyarakat tanpa beban dan tekanan pihak tertentu. Meminta Bupati memutus mata rantai korupsi di HST dengn tidak melakukan pengaturan proyek hanya untuk kelompok tertentu saja serta tidak melakukan jual beli jabatan dalam pengisian jabatan maupun mutasi pegawai di lingkungan Pemkab HST.
Selain itu bupati diminta untuk tidak memberikan persetujuan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Meratus demi penyelamatan masyarakat dari ancaman kerusakan lingkungan dan bencana seperti banjir dan longsor. Untuk diketahui Bupati HST saat ini Akhmad Chairansyah adalah Wakil Bupati yang menggantikan Bupati terdahulu Abdul Latif yang tersandung kasus suap proyek dan terkena OTT oleh KPK beberapa waktu lalu.
Perwakilan pengunjukrasa sempat berdialog dengan Bupati HST Akhmad Chairansyah yang didampingi sejumlah pejabat daerah setempat. Kepada para pendemo bupati justru meminta agar tidak melakukan aksi unjukrasa karena akan menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat.
Sebelumnya LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen KPK-APP mengancam akan berunjukrasa jika polemik pengisian jabatan wakil bupati HST ini tidak kunjung selesai.
ril/brt