Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Untuk mempertajam kesiapan rencana pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel senilai Rp 3 trilun yang harus dipenuhi pada tahun 2024 mendatang, Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Biro Prekonomian Provinsi setempat, untuk mulai menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penambahan Penyertaan Modal terkait. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, dalam rapat bersama antara Pemprov dan Jajaran Komisaris Bank Kalsel di gedung dewan di Banjarmasin.
Dengan kesiapan Perda, lanjut Imam, selain ada landasan hukumnya, sekaligus akan memudahkan dan memperkuat koordinasi serta pembahasan, mengingat penambahan penyertaan modal ini melibatkan 13 kabupaten/kota sebagai pemilik saham. “Saya minta Biro Prekonomian untuk segera menyusun draf raperda Penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel ini,”ujar Imam.
Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan, sebut Imam lagi, akan sepenuhnya mendukung rencana untuk pemenuhan modal inti bank daerah yang kini baru memiliki modal Rp 1,8 triliun dan masih kurang Rp 1,2 triliun lagi.
Kendati cukup berat, karena kondisi prekonomian secara umum tengah menurun akibat pandemi Covid-19. Namun harus ada solusi untuk mengejar target pemenuhan modal inti Bank Kalsel pada 2024 mendatang. Karena jika tak tercapai, maka bank Kalsel berpotensi jadi bank perkreditan semata.
Menyikapi itu, Kepala Biro Prekonomian Provinsi Kalsel, Ina Yuliani, menyatakan siap untuk merancang draf Raperda Penambahan Penyertaan Modal Bank Kalsel. Hanya saja Ina tegas meminta, agar besaran nilai atau angka cicilan penyertaan modal yang dimulai pada tahun 2022 nanti sudah jelas dipatok atau ditetapkan. “Saya siap menyusun raperda. Tapi beri saya, berapa nilainya harus sudah jelas,” pinta Ina Yuliani.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Agus Dian Noor, yang juga hadir saat itu mengaku belum bisa memastikan berapa nominal yang akan dipatok. Menurutnya, cukup sulit untuk memastikan berapa nilainya, karena harus menghitung seksama. Rapat pertemuan kurang lebih 3 jam petang itu, selain dihadiri jajaran pemprov, juga dihadiri pimpinan OJK Regional IX Kalimantan, jajaran direksi dan para Komisaris Bank Kalsel.
Terkait kecukupan MIM yang disyaratkan OJK, Komisaris Utama Bank Kalsel, Arie Bastari, menjelaskan, dirinya sudah melakukan loby-loby kepada semua kepala daerah di 13 kabupaten/kota se Kalsel. Dari hasil pertemuan bersama semua kepala daerah, lanjut Arie, mereka menyatakan siap untuk menambahkan penyertaan modalnya. “Jadi saya sudah turun menemui kepala daerah di 13 kabupaten/kota. Mereka sepakat dan siap menambah penyertaan modal,” sebut bankir senior ini.
rilis/afdi