Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Partai NasDem sejak awal berkomitmen mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.
Baca Juga: Dorong Peningkatan Kinerja dan Target Bank Devisa, Gubernur Kalsel Pimpin RUPS Bank Kalsel
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi adanya desakan agar RUU tersebut segera disahkan.
“Fraksi NasDem mendukung penuh pengesahan RUU ini sejak awal masuk parlemen pada 2014. Karena sebagai pimpinan Komisi III, saya melihat bahwa tidak sedikit terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, RUU PPRT ini mutlak perlu disahkan. “Karena ini menyangkut banyak aspek, terutama aspek potensi ancaman kriminal terhadap para pekerja. Bismillah, kita sahkan tahun ini,” tandas Bendahara DPP Partai NasDem ini.
Baca Juga: Dorong Peningkatan Kinerja dan Target Bank Devisa, Gubernur Kalsel Pimpin RUPS Bank Kalsel
Ia menyebut, payung hukum khusus diperlukan karena mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak kerja di ruang domestik yang sulit terpantau.
“Terlebih mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan yang cenderung lebih rentan mengalami kekerasan atau eksploitasi tanpa perlindungan hukum yang jelas,” tuturnya.
Dengan disahkannya RUU ini, sambungnya, negara bisa memastikan hak-hak mereka diakui, profesinya dihormati, dan jika terjadi pelanggaran, penegak hukum punya dasar yang kuat untuk melindungi mereka. Jadi bismillah kita sahkan tahun ini.
Baca Juga: Dorong Peningkatan Kinerja dan Target Bank Devisa, Gubernur Kalsel Pimpin RUPS Bank Kalsel
Sebagai catatan, pembahasan RUU PPRT kembali menjadi sorotan. RUU yang telah diperjuangkan sekitar 22 tahun ini belum juga disahkan.
Dalam RDPU bersama Baleg DPR pada Kamis (5/3/2026), Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah mendesak agar RUU PPRT segera disahkan dalam satu masa sidang, sementara Ketua Baleg DPR Bob Hasan memastikan regulasi tersebut ditargetkan rampung tahun ini.