Anjir Pasar, BARITO – Kerusakan ruas jalan Desa Anjir Pasar Kota 1 di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang cukup parah hingga dikeluhkan masyarakat, jadi sorotan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi III membidangi infrastruktur dan pembangunan.
Pasalnya, ruas jalan Desa Anjir Pasar Kota 1 itu sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi tidak lagi jalan itu milik kabupaten.
Karena itu Komisi III DPRD Kalsel melakukan peninjauan lapangan sekaligus mengevaluasi ruas jalan tersebut, Jumat (1/4/2022).
Disela monitoring dan evaluasi, Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad, SH berharap permasalahan kerusakan ruas jalan Desa Anjir Pasar Kota 1 ini segera tuntas.
“Ke depannya agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan betul-betul fokus untuk menyelesaikan jalan ini,” harapnya.
Kepala Seksi Jalan Dinas PUPR Kalsel H Wahid Ramadani, ST yang mendampingi monev Komisi III DPRD Kalsel mengungkapkan jalan yang mengalami kerusakan ini sepanjang kurang lebih 25 kilometer sampai ke Marabahan.
Karena ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup panjang, Hasanuddin Murad berharap jalan ini diperbaiki setidaknya 7 sampai 10 kilometer agar terlihat hasilnya serta menghindari terjadinya pemborosan.
“Cobalah tahapannya misalnya 7 kilo, 3 tahun bisa selesai,” tuturnya.
Politisi Golkar ini juga berharap Pemerintah Provinsi Kalsel tidak hanya mengandalkan APBD saja, melainkan juga bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk berbagi melalui APBN.
“Kita cari celah-celah program apa yang ada di APBN yang bisa sinergi dengan program kita dan saya yakin Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui PUPR pasti akan selalu ikut memperhatikan apalagi daerah ini termasuk daerah lumbung pangannya Provinsi Kalsel,” jelasnya.
Sementara itu setelah melaksanakan kegiatan monev, Komisi III DPRD Kalsel bakal menindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.
Informasinya Komisi III DPRD Kalsel akan berangkat ke Kementerian PUPR di Jakarta, rencananya pada 22 April mendatang akan berkoordinasi dengan Bagian Bina Marga terkait anggaran dari APBN yang bisa diserap untuk daerah, karena daerah di Kalsel yang masuk program pusat ada tiga, yakni Kabupaten Batola, Banjar dan Hulu Sungai Selatan.
Rilis : Humas DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi