Tenaga Ahli : Perlu Alokasi APBDes Untuk Mitigasi
Banjarbaru, BARITO – Sebanyak 509 desa dari total 1.864 desa di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terdampak banjir.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Kamis (21/1/2021) siang, ada 9 kabupaten yang desanya terdampak banjir. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Banjar sebanyak 179 desa dari total 277 desa atau 64,8 %, Hulu Sungai Tengah 89 desa dari total 161 desa (55,2%), Tanah Laut 67 dari total 132 desa (51,2%), Balangan 62 dari total 154 desa (40,2%), Tabalong 49 desa dari 121 desa (40,4%), Hulu Sungai Selatan 34 desa dari total 144 desa (23,6%), Barito Kuala 24 dari total 195 desa (12,3%), Kotabaru 3 dari 198 desa (1,5%) dan Tapin 2 desa dari 126 desa atau 1,5 %.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi (DPMD) Provinsi Kalsel juga telah melakukan aksi spontanitas dengan menggalang dana dari para karyawannya.
Dana yang berhasil dikumpulkan selama 2 hari dari 15 dan 16 Januari 2021 lalu sebanyak Rp 8,9 juta serta makanan dan baju layak pakai telah disalurkan diantaranya ke desa-desa di Kabupaten Banjar.
Kepala DPMD Provinsi Kalsel, Zulkifli mengungkapkan, tenaga pendamping profesional (TPP) juga dikerahkan untuk penanggulangan bencana.
“Peran TPP sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi Kalsel. Diantaranya adalah membentuk tim relawan banjir di setiap kabupaten, melakukan penggalangan dana dan swadaya masyarakat,” ujar Zulkifli, Kamis, (21/1/2021).
Zulkifli mengatakan, meski ratusan tenaga pendamping atau TPP ikut terdampak banjir di wilayahnya, mereka tetap melakukan tugas semaksimal mungkin.
Jumlah TPP Kalsel yang terdampak banjir sebanyak 235 orang.
Total 235 TPP itu meliputi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) sebanyak 22 orang, PDP atau pendamping desa pemberdayaan 59 orang, PDTI ( pendamping desa teknik infrastruktur) 34 orang dan pendamping lokal desa (PLD) 120 orang.
Lebih lanjut Zulkifli mengungkapkan, langkah kedepan yang harus dilakukan adalah transisi, rehab dan rekontruksi.
“Langkah kedepan yang telah disusun pemerintah antaranya adalah melanjutkan pengelolaan bantuan kepada korban banjir, memfasilitasi LKPJ Desa tentang penggunaan dana desa untuk tanggap darurat,” bebernya.
Alokasi Mitigasi di APBDes
Salah satu TPP yang terdampak banjir, Supiani menekankan perlunya alokasi yang disiapkan dalam APB Desa untuk mitigasi bencana alam.
“Salah satu penilaian dalam indeks desa membangun atau IDM adalah dari segi bencana. Ada desa mengalami banjir dua kali dalam setahun , maka APBDesa-nya harus menganggarkan mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi bencana,” kata tenaga ahli pengembangan ekonomi desa itu.
Meski banjir di desa tersebut tidak tergolong parah atau tidak sampai mencapai pinggang orang dewasa, tukas Supiani, kepala desa tetap harus merencanakan langkah mitigasi.
Dari mitigasi, dapat ditentukan upaya dan rencana program, misalnya mengkaji penyebab banjir dan manajemen air atau membuat irigasi tersier.
” Jika suatu desa mengalami bencana dalam setiap tahunnya, maka perlu anggaran untul mitigasi sesuai jenis bencana yang ada di desa itu, apakah itu banjir, kebakaran lahan atau tanah longsor,” tegas Supiani yang bertugas di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
Akibat banjir yang melanda Barabai, Supiani mengungsi ke Kota Banjarmasin karena rumah dan kantornya tergenang.
Berkait bencana banjir di Hulu Sungai Tengah, dia menyarankan perlunya pengaturan arus sungai, manajemen logistik dan relawan.
“Untuk relawan dari luar, disarankan untuk menginap atau jangan pulang setelah memberikan bantuan.Tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk evakuasi warga di tempat yang sulit dijangkau, karena relawan lokal yang umumnya juga terdampak banjir sudah kelelahan,” kata Supiani yang bergelar akademis sarjana ekonomi itu.
Penulis: Cynthia