Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi pemerintahan dan hukum bertandang ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dalam rangka sinkronisasi percepatan bantuan Dana Hibah, Jumat (18/8/2023).
Kunjungan Komisi I tersebut didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, SE karib disapa Bang Dhin.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin menuturkan tujuan kedatangan rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel ke BNPB ingin mengetahui bagaimana proses alur permohonan atau pengusulan di BNPB Pusat.
“Ini menjadi perhatian khusus karena memang setiap kabupaten/kota yang mengajukan harus dapat rekomendasi dari provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi kemudian disampaikan ke BNPB,” ujar Bang Dhin.
Lanjutnya, tentu memerlukan kerja bersama agar usulan itu bisa terealisasi dan prosesnya bisa cepat.
Baca Juga: Pelajari Budi Daya Udang Galah Varietas SiJawa, Untuk Tingkatkan PAD Kalsel
“Saya tadi mendapatkan informasi bahwa proses di BNPB itu memakan waktu,” ujar Bang Dhin.
Karena itu diingatkannya kalau ini tanpa ada pengawalan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan bantuan tersebut.
“Ke depan BPBD bersama provinsi dan kabupaten/kota bisa melakukan pertemuan, merumuskan agar ini bisa dikerjakan secara bersama-sama dan mengusulkan ke BNPB pusat sehingga berjalan dengan baik,” sarannya.
Terkait beberapa usulan yang tertunda akibat pergantian Direktur Perencanaan Rehabilitas dan Rekontruksi BNPB. Menurut Bang Dhin, perlunya diketahui usulan-usulan sebelumnya itu kendalanya di mana, kemudian problemnya apa, inilah yang harus kita selesaikan dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait.
Ditambahkannya juga disampaikan bahwa keterlibatan kabupaten/kota ke provinsi juga harus bisa sama-sama, tidak hanya BPBD kabupaten/kota saja yang berangkat ke sini untuk mengusulkan dan lain-lain, tapi harus bersama-sama dengan BPBD Provinsi, sehingga kelihatan ini adalah kerja bersama untuk satu permohonan yang bisa direalisasikan oleh pusat.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Suria Fadliansyah mengatakan alasannya ke BPBD ingin mengetahui sejauh mana proposal yang diajukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2020.
“Ternyata ada beberapa tahapan yang harus dilewati sampai sekarang,” ujarnya.
Baca Juga: Batola Gelar Festival Layang-layang, Mujiyat: Aset yang Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan
Lanjutnya karena itu kami berharap mudah-mudahan BPBD Provinsi Kalsel bersama kabupaten/kota nanti, setiap ada usulan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, kami bisa mengawal sama-sama ikut andil untuk memonitor kegiatan usulan tersebut.
Suria Fadliansyah juga mengimbau kepada BPBD kabupaten/kota jika ada usulan agar bisa saling bertukar pendapat bersama BPBD Provinsi Kalsel.
“Mudah-mudahan nanti kabupaten/kota bisa bersinergi dengan kita, jika ada usulan kita kaji bersama, sehingga tahapan-tahapannya tidak terlalu panjang lagi,” tutupnya.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya