Kejar 10 % Lagi, Kalsel Libatkan Stakeholder Cegah Dini Stunting

by baritopost.co.id
0 comment 2 minutes read
Para narasumber pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Komunikasi Publik di kafe di Jalan RP Soeparto, Senin (27/2/2023).(foto : tya/brt)

Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan percepatan penurunan angka stunting (gagal tumbuh) dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Meski saat ini sudah berhasil menurunkan angka stunting pada posisi 24,6 persen, namun Kalsel masih termasuk daerah dengan angka stunting tertinggi se-Indonesia.

“Untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen pada tahun 2024, maka harus diturunkan 10,6 persen lagi. Kami optimis angka itu bisa dikejar,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diauddin kepada peserta Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Komunikasi Publik di kafe di Jalan RP Soeparto, Senin (27/2/2023).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel itu bertema “Pencegahan Stunting di Kalsel” diikuti sekitar 20 wartawan.

Diauddin menekankan perlunya komitmen kepala daerah untuk bersama-sama dengan stakeholder melakukan berbagai upaya pencegahan.

Yang terpenting, imbuhnya, pencegahan dini harus dilakukan secara lintas sektor.

Baca Juga: Perkawinan Anak di Kalsel Menurun

“Intervensi spesifik dari dinas kesehatan hanya 30 persen, sedangkan 70 persennya berasal dari gabungan semua pihak. Penurunan stunting bukan hanya menangani gizinya saja, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, rumah layak, air bersih dan pengetahuan,” jelasnya.

Provinsi Kalsel  juga secara gencar melaksanakan Deklarasi Loksado. Deklarasi Loksado berisi tentang kebijakan dan strategi kepala daerah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), bayi dan gizi buruk.

Selain itu, pemerintah juga mengajak perusahaan melalui dana CSR (corporate social responsibility) untuk melakukan pencegahan stunting.

Baca Juga: Waspada, Prediksi Cuaca Ekstrem di Kalsel hingga 2 Maret

“Melalui dana CSR, perusahaan berkontribusi untuk penurunan stunting, misalnya dalam hal pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita,” terangnya.

Selain itu, Program Bapak Asuh juga masih berjalan. Program ini melibatkan kepala daerah, kepala SKPD dan forkopimda. Misalnya di Kota Banjarmasin, Walikota Ibnu Sina menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di wilayahnya.

Penulis : Cynthia
Editor    : Sophan Sopiandi

Baca Artikel Lainnya

Leave a Comment