Banjir Tabalong dan HSU Tergolong Parah
Banjarmasin, BARITO– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menaikan status dari siaga darurat banjir menjadi tanggap darurat, sejak 11 Februari 2020 hingga 14 hari ke depan.
Penetapan status tanggap darurat itu mengingat kondisi banjir yang terjadi di sejumlah daerah saat ini, terutama di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara (HSU) yang tergolong parah.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Abriansyah Alam, di Banjarbaru, Selasa (11/2), mengatakan, kebijakan itu dilakukannya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor setelah banjir melanda HSU, yang mencatat ada 5.000 rumah yang terendam.
Dengan dinaikkan status menjadi tanggap darurat, imbuh Alam, maka penanganan dapat lebih ditingkatkan serta bisa mengantisipasi dampak yang meluas akibat bencana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Roy Rizali Anwar menambahkan, konsep penanganan banjir dilakukan dengan cara penambahan kapasitas sungai, pengalihan debit banjir, pembuatan waduk atau bendungan dan konservasi lahan daerah aliran sungai (DAS).
Untuk penambahan kapasitas sungai, menurut dia, dilakukan dengan cara pengerukan, penggalian maupun pembuatan tanggul pada sungai Balangan, Tabalong, Nagara beserta anak sungainya.
“Untuk penanganan banjir di Tabalong, rencananya akan dibangun embung Jaro dengan kapasitas tampung sekitar 500.000 meter kubik. Selain itu, juga dilakukan perkuatan tebing sungai Tabalong,” beber Roy.
Sedangkan penanganan banjir di Hulu Sungai Utara, menurut dia, adalah dengan cara normalisasi saluran banjir Kandangjaya dan normalisasi saluran banjir sungai Pamintangan.
Roy mengatakan, Balai Wilayah Sungai II telah memberikan beberapa usulan penanganan banjir dengan menggunakan alokasi anggaran yang cukup besar.Namun, anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan sistem kontrak tahun jamak (multiyears).
Beberapa daerah masih dalam penghitungan anggaran.Namun, untuk penanganan banjir Barabai, Kabupaten HST telah diperhitungkan alokasi anggaran mencapai ratusan miliar.
“Untuk penanganan banjir di Barabai, Kabupaten HST informasinya tahun 2020 dialokasikan anggaran Rp30 miliar.Kemudian, direncanakan untuk penyelesaiannya dan dibangunan beberapa kanal (saluran) itu kurang lebih Rp 350 miliar,” katanya.
Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira menambahkan, berdasarkan hasil rapat pada 10 Februari 2020, Pemprov Kalsel membentuk tim khusus terdiri dari Bappeda, Dishut, PUPR , BPBD dan Balai Wilayah Sungai II untuk bersama-sama ke lapangan untuk mengetahui penyebab banjir dan melakukan penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil kajian dari tim tersebut akan dirumuskan sehingga dapat diusulkan anggaranya baik melalui APBN dan APBD.
Sebelumnya, Gubernur Sahbirin Noor mengajak segenap komponen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir yang sudah terjadi di sejumlah titik saat ini. Apalagi, ujarnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis keterangan masih terjadi potensi hujan lebat di sejumlah kabupaten/kota di provinsi ini.
“Saya mengimbau kepada semua komponen untuk tetap siaga, memantapkan koordinasi dan segera memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana,” imbaunya.
Gubernur menyampaikanapresiasi dan penghargaan atas kesigapan para petugas dan relawan bencana dalam membantu masyarakat terdampak banjir.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kesigapan relawan dan seluruh instansi terkait dalam membantu penanganan banjir, ” ucapnya.
Penulis: Salman/ril