Banjarmasin, BARITO – Pasca ditetapkannya Bupati Hulu Sungai Utara H Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan menerima suap Rp18,4 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Ini yang keduakalinya kepala daerah di Kalimantan Selatan tersandung kasus korupsi, sebelumnya lembaga antirasuah itu telah menindaktegas Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 H Abdul Latif.
Karena itu Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengingatkan dan mengimbau kepala daerah di 13 kabupaten dan kota agar menjauhi korupsi dan suap serta mengutamakan tindakan pencegahan.
“Kepala daerah di 13 kabupaten dan kota agar berhati-hati, jauhi korupsi, tapi utamakan pencegahan,” imbau gubernur di Banjarmasin, Sabtu (19/11/2021).
Meski di Kalsel kembali ada kepala daerah tersandung kasus korupsi, namun gubernur karib disapa Paman Birin mengucapkan terimakasih kepada KPK yang terus gencar memberantas tindak pidana korupsi.
“Kita terimakasih kepada KPK yang kemarin mengungkap kasus korupsi di HSU,” ucapnya.
Selain pengungkapan kasus korupsi, menurut Paman Birin pihaknya juga terimakasih kepada KPK yang sebelumnya melakukan pencerahan serta pencegahan.
“Ini sangat penting sekali dan mengingatkan kita semua untuk selalu waspada,” ujar gubernur.
Gubernur menegaskan karena itu kita yang diberikan amanah dan kepercayaan ini benar-benar harus mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
“Mengabdilah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.
Senada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel Akhmad Husaini sangat mendukung imbauan gubernur agar kepala daerah menjauhi korupsi dan lebih utamakan pencegahan.
Husaini juga menyoroti tindak pidana korupsi seperti di Kabupaten HSU itu terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
“Pengadaan barang dan jasa ini tidak menjadi rahasia umum, maka KPK gencar mengingatkan untuk pencegahan,” ujar Husai karib disapa.
Husai menambahkan karena itu dengan terungkapnya kasus korupsi di HSU, maka kita harus menjadikan pemerintahan itu benar-benar bersih (good governance).
“Kejadian di HSU ini menjadi warning bagi kepala daerah lainnya, jangan coba-coba bermain-main di proyek dan terima suap, karena pasti jadi sorotan aparat penegak hukum,” ingatnya.
Namun dari kejadian OTT di HSU ini menurut aktivis ini menandakan kelemahan dari aparat penegak hukum di daerah.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa harus KPK yang mengungkap kasus ini, seharusnya ini jadi kesadaran aparat penegak hukum di daerah,” sentilnya.
Husai pun menegaskan KAKI Kalsel mendorong agar aparat penegak hukum di daerah ini, baik kepolisian maupun kejaksaan jangan tumpul mengungkap dan memberantas kasus-kasus korupsi.
Penulis : Sopian