Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, diimbau sekaligus diharapkan bersedia menempati rumah dinas (rumdin) jabatan gubernur yang berada di Kota Banjarmasin.
Rumdin yang dikenal dengan nama Gedung Mahligai Pancasila di Jalan R Suprapto, Banjarmasin, belum ditempati sejak Muhidin dilantik sebagai gubernur. Saat itu, kondisi bangunan dinilai belum layak huni sehingga memerlukan rehabilitasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kemudian melakukan rehabilitasi secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 2025 dengan pagu anggaran Rp7 miliar, kemudian dilanjutkan tahap kedua dengan pagu anggaran Rp6 miliar. Seiring proses rehabilitasi tersebut, muncul harapan agar gubernur nantinya menempati kembali rumah dinas tersebut.
Baca Juga:
Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, H Achmad Maulana, kepada wartawan di Banjarmasin, Kamis (9/7/2026).
Maulana berharap Gubernur Muhidin mulai menempati rumah dinas setelah seluruh pekerjaan rehabilitasi selesai.
“Saya menginginkan jauh lebih baik lagi pak gubernurnya tinggal di gedung rumah dinas jabatan di Banjarmasin,” ujarnya.
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, meskipun nantinya akan dibangun rumah dinas gubernur yang baru di Banjarbaru, rumah dinas di Banjarmasin tetap diharapkan dapat difungsikan sebagai tempat tinggal gubernur.
Baca Juga:
“Kalau pun tidak bisa rutin, tapi bisa lah tinggal di rumdin jabatan itu,” katanya.
Maulana menilai keberadaan rumah dinas gubernur memiliki nilai simbolis bagi daerah. Karena itu, ia berharap bangunan tersebut benar-benar dimanfaatkan.
“Sekali-sekali lah pak gubernur tidur di rumah dinas di Banjarmasin,” ucapnya.
Baca Juga:
Ia juga berpendapat, apabila gubernur menempati rumah dinas tersebut, keberadaannya dapat difungsikan sebagai ruang interaksi dengan masyarakat. Menurutnya, konsep itu dapat menjadi wadah bagi gubernur untuk menyapa warga, sebagaimana Presiden memanfaatkan Istana Bogor dan Istana Kepresidenan di Jakarta dalam menjalankan aktivitas kenegaraan.
Maulana berharap hal tersebut dapat terwujud setelah rehabilitasi rumah dinas rampung pada 2026.
Meski demikian, apabila nantinya Gubernur Muhidin tetap tidak menempati rumah dinas tersebut, Maulana menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan gubernur.
“Itu kita kembalikan lagi kepada beliau. Kita hanya menyarankan, karena menurut kami akan jauh lebih baik apabila rumah dinas itu ditempati. Itu harapan kita sebagai wakil rakyat,” tutupnya.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post