Banjarmasin BARITO – DUKUNGAN terhadap instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan mulai dari kasus judi online hingga narkoba termasuk di Kals terus mengalir.
Setelah kemarin Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (LSM Pekat IB) Kalimantan Selatan meminta Polda Kalsel bertindak memberantas pertambangan liar (Ilegal Mining) di Kalsel. Giliran gabungan LSM Forpeban,IPPI ,Pemuda Islam Kalsel dan LP3K menyatakan dukungan yang sama atas instruksi Kapolri. Gabungan LSM itu juga meminta Kapolda Kalsel dan jajarannya menindak tegas atau memberantas Ilegal Mining di Kalsel yang terindikasi marak dan diduga menggunakan IUP bodong “Kita mendukung instruksi Kapolri , tidak ada backing backingan sikat habis praktek Ilegal Mining juga korupsi yang terindikasi makin marak ” tegas Ketua LSM Forpeban Kalsel H Din Jaya didampingi para ketua LSM lainnya .Menurutnya instruksi Kapolri sudah memerintahkan seluruh kepolisian untuk menindak tegas para mafia-mafia yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara
“Untuk wilayah Kalsel, selain maraknya pertambangan dan kasus narkoba, kelangkaan BBM dan Gas juga sering terjadi, dan ini sangat meresahkan masyarakat,”ujar Din Jaya.
Senada ditambahkan Ketua LSM LP3K Ahmad Bahrani dengan adanya maklumat Kapolri untuk memberantas para mafia-mafia atau oknum yang membackingi segela bentuk tindak pidana, pihaknya sangat berharap aparat penegak hukum terutama institusi kepolisian di Wilayah Kalsel menjalankan isi maklumat Kapolri tersebut.
“Kami meminta pihak Polda Kalsel bertindak untuk menangani kelangkaan BBM dan Gas saat ini, sesuai instruksi Kapolri kalau memang ada mafia dibelakang kelangkaan BBM dan Gas tersebut bisa dinerangus,”pungkas pria yang akrab disapa Bram ini.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga meminta pihak Polda Kalsel untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi.
“Karena di wilayah Kalsel ini sangat rentan tindak pidana korupsi terjadi, baik itu dari pengadaan, proyek maupun penyimpanan atau penyalahgunaan kewenangan maupun kekuasaan (jabatan),”pungkasnya
Terpisah Udin, seorang warga yang bekerja sebagai sopir truk, mengaku kesulitan mendapatkan BBM solar.
Menurutnya sudah dua hari mencari solar dan mengantre tapi tidak kebagian.
“Belum dapat solar, padahal sudah ada pesanan minta belikan atau angkutan tanah putih,”keluhnya.
Penulis/Editor Mercurius