Banjarmasin, BARITO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menyetujui perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin, asalkan bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan, termasuk juga koordinasi hingga penegakkan aturan di lapangan.
Harapan tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya ketika usai mengikuti rapat perpanjangan PSBB di Pemko Banjarmasin.
Menurutnya, saat ini Pemko Banjarmasin secara resmi memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II, yang ditetapkan pada Jumat (8/5) hingga Kamis (21/5/2020) mendatang.
“Kami dari DPRD Kota Banjarmasin setuju saja PSBB diperpanjang ke jilid II, asalkan koordinasi di lapangan dan juga penegakan aturan bisa diperketat lagi,” katanya.
Dikatakannya PSBB Jilid II ini rencananya dirancang lebih ketat dibanding PSBB Jilid I. DPRD Banjarmasin menyetujui sekaligus menaruh harapan besar kepada Pemkot Banjarmasin agar PSBB Jilid II jauh lebih maksimal, mulai koordinasi hingga penegakan aturan di lapangan.
Politisi PAN ini berharap dengan diperpanjangnya PSBB, diharapkan terjadi penurunan kasus positif Covid 19 secara signifikan, diiringi perubahan perilaku masyarakat menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami berharap dengan diperpanjangnya PSBB ini, bisa menekan angka fasien Covid-19, dan juga Pemko bisa berkomitmen memperbaiki pola penerapan PSBB.,” tambahnya.
Dikatakannya berkaca dari PSBB Jilid I, sejumlah catatan dan perbaikan perlu dilakukan Pemko Banjarmasin, di antaranya mempertegas fungsi Satgas dan memperkuat tim gugus tugas dengan membentuk Satgas Kesehatan, Satgas Sispam dan Satgas Penegakan Perwali.
“Memang perlu langkah nyata untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Namun yang paling penting PSBB nanti benar-benar maksimal diterapkan,” terangnya.
Harry memastikan, segera menggelar rapat bersama anggota DPRD lainnya terkait status dewan yang masuk ke Tim Gugus Tugas, apakah tetap masuk atau akan keluar dari tim tersebut.
“Ini yang akan kami diskusikan lebih intens. Tapi, dalam segi pengawasan baik itu masuk dalam tim atau tidak, kami tetap wajib mengawasi kinerja pemerintah,” tandasnya.
Penulis: Fanie