Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya resmi menyerahkan surat rekomendasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi ke pemerintah pusat di Jakarta.
Surat penolakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) itu diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, HM Rosehan Noor Bahri, SH didampingi Plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, SE, MAP beserta staf ke Sekretariat Negara RI, DPR RI, dan DPD RI, Jumat (16/9/2022).
Sebelum diserahkannya surat tersebut, DPRD Provinsi Kalsel memfasilitasi RDP dengan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM Subsidi bersama pihak-pihak terkait dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel hingga akhirnya disepakati membuat naskah rekomendasi kepada pemerintah pusat, Selasa (13/9/2022).
Fasilitasi RDP tersebut oleh DPRD Provinsi Kalsel, untuk merespon penolakan mahasiswa dan elemen masyarakat, yang turun ke jalan bergantian menggelar aksi demonstrasi di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Usai penyerahkan surat penolakan tersebut, Rosehan Noor Bahri mengatakan, ini merupakan wujud dari ikhtiar bersama dan bentuk keberpihakan kepada masyarakat serta ikut menolak segala kebijakan yang menyengsarakan masyarakat sesuai dengan prosedur dan lingkup kewenangannya.
“Kenaikan BBM ini sangat mengganggu perekonomian di Kalsel, bahkan mungkin juga di seluruh Indonesia,” ujar Rosehan.
Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, pihaknya berharap surat rekomendasi atau tuntutan ini dapat segera direspon dan diakomodir pemerintah pusat, agar masyarakat yang notabene sudah terdampak dari sektor ekonomi oleh pandemi Covid-19 tidak tambah sengsara oleh karena kebijakan pemerintah yang fenomenal ini.
Senada, Plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini berharap dengan menyerahkan hasil rekomendasi RDP ke pemerintah pusat ini dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Indonesia secara umum serta masyarakat Kalsel secara khusus.
Mengutip isi surat rekomendasi hasil RDP yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH Nomor 160.43/1153/DPRD tertanggal 14 September 2022, yakni poin (1). Penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, poin (2). Mendesak pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM dengan membentuk satgas yang melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat, poin (3). Meminta Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan harga BBM, poin (4). Meminta DPRD turut memberantas mafia BBM di Kalsel, poin (5). Mendesak pemerintah menunda program strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM dan poin (6). Mendesak agar pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
Rilis : Humas DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi