Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah (Pilkada) maupun Legeslatif masih menjadi hal yang rumit untuk diberantas. Kasus tersebut juga diakui Bawaslu kasus yang paling menantang diantara kasus lainnya.
Koordinasi Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Munawar Khalil mengatakan sampai dengan hari ini rumus penyelesaian masalah itu masih dalam penggodokan. Karena peran pelaku money politik itu cukup lihai dalam menyembunyikan aksinya. Caranya juga bermacam-macam.
“Mereka begitu pandai dalam memainkan politik uang,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Penindakan dan Pelanggan Pada Pilkada 2020, Kamis (30/1) di salah satu Hotel di Banjarmasin.
Ia melanjutkan lagi, masa kampanye dan masa tenang pergerakan meraka tidak terlihat, akan tetapi sebelum masa itu mereka sudah menjalankan proses politik uang.
Kejahatan pemilu money politik adalah salah satu dari 10 kejahatan yang menjadi tantangan pihaknya. Munawir menyebutkan 10 tantangan itu adalah :
- SARA (Suku, Agama, Ras, antar golongan)
- Politik uang
- Manipulasi dan kampanye
- Netralitas PNS
- Logistik
- Persepsi
- Calon tunggal
- Kampanye diluar jadwal
- Integritas penyelenggaraan
- Perlindungan pelapor
Adapun Pemilu tahun lalu pihaknya berhasil menemukan kecurangan dengan pembagian uang atau sembako kepada masyarakat, hal tersebut langsung kami proses secara hukum.
“Ada ditemukan pembagian uang atau sembako, kami proses secara hukum sampai kepengadilan,” katanya.
Pihaknya optimis semua pergerakan politik uang atau yang melanggar hukum pada Pilkada 2020 akan lebih diperketat agar tidak terjadi hal seperti itu.
“Baik pengawasan Panwascam maupun desa akan kami kerahkan untuk menanggulangi kecurangan Pilkada 2020,” pungkasnya.
Penulis: Hamdani