Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Merespon banyaknya keluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena minimnya alokasi dana tahun anggaran 2027. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Sinkronisasi Program Kerja Tahun 2027 dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah SKPD pada Senin (5/10/2026).
Digelarnya rapat kerja tersebut tujuannya untuk melakukan sinkronisasi program kerja tahun 2027 terhadap kecukupan anggaran dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi usai pimpin rapat kerja mengakui banyak SKPD yang mengeluhkan minimnya alokasi dana, sehingga menjadi kendala untuk menunjang sejumlah program kerja yang telah mereka susun.
Menyikapi banyaknya keluhan itu, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini bersama Bapenda Kalsel dan Bappeda Kalsel telah memusyawarahkannya agar belanja yang ada bisa bermanfaat untuk pembangunan dan buat kebaikan masyarakat.
“Tapi kita yakin pemerintah pusat dapat berwelasasih melihat daerah Kalsel yang penghasil batubara ini. Saya ingin pemerintah juga membagi hasil berapapun jumlah yang di kalkulasi itu adalah haknya Kalsel,” ujar Yani Helmi.
Politisi Golkar ini karib disapa Paman Yani menyebut, dana yang dikalkulasikan merupakan hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat kendati secara bertahap.
Yani Helmi juga menegaskan pihaknya berharap ada segera kucuran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk optimalisasi pendanaan SKPD.
“Pemerintah Pusat kan ngutang sama Kalimantan Selatan, kan Transfer ke Daerah kita dipotong, jadi harapan kita kembalikan seperti biasanya,” tandasnya.
Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan saat disinggung kabar TKD dari pusat akan mengucur calam waktu dekat menjelaskan, seperti sudah diketahui saat akan menetapkan APBD 2026, TKD Kalsel sudah dipotomg sebesar Rp2,179 triliun yang nantinya akan direaliasikan kembali secara bertahap dan itu komitmen Menteri Keuangan era Purbaya Yudi Sadewa.
“Namun demikian kita tunggu kebijakan Menteri Keuangan yang baru terkait hak-hak daerah, tapi sampai sekarang masih tertahan di pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada secercah harapan, TKD kita yang tertahan bisa direalisasikan pada saat kita on progres APBD 2027, sehingga bisa meakomodir program kegiatan yang sebelumnya tidak tercover melalui TKD pusat ke Kalsel,” terangnya.
Fatkhan menegaskan apakah pihaknya optimis TKD itu bisa mengucur ke daerah dalam waktu dekat, dengan diplomatis dikatakanya pihaknya menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait TKD.
“Kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan, yang sampai saat ini belum turun, nanti kalau turun tentunya transparansi publik juga akan kita sampaikan terkait alokasi TKD yang sebenarnya Kalsel itu berapa, kita tunggu PMKnya,” jelas Fatkhan.
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post