Banjarmasin, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengkritik besarnya kucuran anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Banua kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata
berbanding terbalik dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kritikan itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Senin (26/7/2021).
Menurut Lutfi Saifuddin, kucuran dana awal penanganan pandemi Covid-19 hingga sekarang berbanding terbalik dengan SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terhadap pelayanan masyarakat, karena banyak yang tidak terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.
“SPM ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel. Hal ini sudah semestinya menjadi perhatian,” kata Lutfi.
Politisi Gerindra ini mengatakan SPM yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tentunya berdasarkan hasil penelitian para ahli, bahwa disuatu daerah harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan ke masyarakat.
“Dengan sarana prasarana yang harusnya disiapkan, agar derajat kesehatan masyarakat minimal terpenuhi,” ujarnya.
Lutfi pun menyentil apabila yang minimalnya saja tidak terpenuhi, mau seperti apalagi pelayanan yang diberikan ke masyarakat.
Dicontohkannya SPM yang tidak terpenuhi, seperti belum adanya ambulans keliling atau rawat inap keliling.
“Daerah kita kan banyak sungai, semestinya ada kapal ambulans sungai yang mampu menampung 3 atau 4 tempat tidur,” bebernya.
Sementara kondisi saat ini untuk mobil ambulans saja masih mengalami kekurangan, sedangkan rincian SPM lain masih ada yang perlu lebih diperhatikan.
Penulis : Sopian