oleh

“Abu-Abu Penegakan Hukum Dalam Jerat UU ITE”

Daddy Fahmanadie,SH LL.M

Menyimak perkembangan isu hukum akhir akhir ini selain masalah  korupsi dan narkoba yang maish seksi saat ini maka tidak kalah seksi nya adalah masalah pro& kontra penerapan UIU ITE terutama  dalam lingkup kasus kasus yang dianggap ada pada  kontroversi pasal yang bermasalah atau multitafsir dalam uu ite tersebut .jika kita liat dalam kacamata hukum maka UU ite   UU no 11/2008 atau revisi  UU 19 /2016  adalah resmi sebagai cyber law nya indonesia, sebelum itu inndonesia  tidak punya aturan  standar aturan hukum yang untuk segala jenisv transaksi  dan pengunaan  informasi di internet.

Sesuai namanya , ini \cyber law  atau cyber crime  adalah perbuatan kriminal  yang dilakukan di cyber space atau dunia maya , nah kejahatan ini menurut refrensinya  (merry magdalena,hlm 19) ada dua kategori yaitu.; Kejahatan yang menggunakan IT atau teknologi informasi dan kejahatan yang menjadikan iT sebagai sasarannya. sebetulnya tidak hanya masalah kriminal yang diatur oleh UU ite namun  aturan transaksi, serba serbi  berbisnis dan legalisasi dokumen iternet., sebab sekaran bisnis sudah biasa dilakukan melalui internet jadi harus ada hukum  yang yang mengakui keabsahan  sebuah perjanjian koontrak atau jual beli.

ABU-ABU UU ITE

Tidak semua kalangan setuju dengan UU ITE termasuk para akademisi hukum pun terbelah dalam menilai efektifitas serta kehadiran UUITE , ada beberapa pasal yang cendrung diangga karet dan rancu serta multi tafsir  yang dalam imlementasinya bisa di “belok-belokkan se enaknya  bahkan cendrung membuka ruang  penyimpangan atau ketidak adilan , oleh Save Net dan PAKU ITE sebuah organisasi yang memperjuangkan revisi atau penghapiusan pasal karet dalam  UU ITE  ketidak adilan UU ite di anggap memicu banyak  orang yang tidak bersalah ditahan dan di pidana akibat pasal dalam UU ITE , motif pemidanaan  UU ITE  balas dendam, barter kasus, shock therapy ,dan persekusi ekspresi lebih  menjadi dominan menggunakan UU ITE.  Lalu dimensi UU ITE ini menjadi abu -abu oleh karena dalam penegakan hukum esensi suatu undang undang diterapkan itu adalah keadilan tetapi justru dalam penggunaan UU ITE  pemenjaraan adalah menjadia sarana atau tujuan utama ,inilah yang membuat dampak hukum menjadi tidak seimbang  karena jika hilirnya  bayak orang yang tidak bersalah di tahan dan di hukum penjara akibat  UU ITE  maka hulunya adalah  Pasal-Paal bermaslah ini yaitu  Pasal sisipan . Pasal 27  (3) pasal penghinaan  dan pasal 28 ayat 2  ( penodaan agama) dan pengancaman pasal 29 . nah secara legislasinya  pasal asal in dimasukan  dalam konten konten yang disebut kejahatan siber /cyber , padahal mengutip save net dalam drafttidak ada pasal tersebut dan tidak ada pembahasan lalu jadilah pasal sisipan setelah disahkan uu tersebut.

Ketidak Pastian Hukum dan jalan  keadilan

Sejumlah persoalan  dalam lingkup uu ite ini kemudian membuat  pemerintah angkat bicara untuk mendorong revisi pada UUITE , presiden menyampaikan hal tersebut   dalam rapim  TNI -polri 15 februari 2021, sejumlah kasus sudah menjadi acuan seperti kasus baiq nuril ( 2017) , Kasus Tara basro ,(2020), Kasus  Hilda puspita (2013), Kasus Diananta , 2020 dan lain- lain  ini adalah sederet kasus yang dalam kacamata publik berdimensi ketidakpastian hukum dan keadilan.

Momentum REVISI UUITE.

Melalui lampu hijau pemerintah yang menjembatani revisi UU ITE yang saat ini masih berproses  maka paket ini sudah harus sinkron dengan bagaimana legislatif sebagai pembuat Undang undang untuk konsekwen melakasanakan revisi atas UU ite ini dengan transparan dan tuntas jalan terjal revisi uu ite  sudah ditempuh bahkan melalui JR di MK namun masih belum berhasil ,   aspek  lapisan hukum  dengan rumusan pasal  tidak ketat serta bukan norma hukum baru  sehingga terdapat duplikasi pasal yang mengacu pada KUHP ini lah yang membuat salah satu dari sekian persoalan hukum mendasar atas \UU ITE  .

Momentum revisi hendaknya menjadi solusi atas keberadaan atau implementasi UU ITE tentu revisi dilakukan dengan memperhatikan asas dan kaidah hukum sesuai undang -undang serta melibatkan pandangan publik agar tercapai suatu elaksanaan undang undang yang bermanfaat dan berkeadilan.

 

Akademisi ULM  dan founder Klinik Hukum DF

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed