Banjarmasin, BARITOPOST
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Niorlatifah, menggelar kegiatan reses Masa Sidang II di kawasan Murung Selong, Kecamatan Banjarmasin Selatan, tepatnya di RT 12 dan RT 13. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Niorlatifah menyampaikan bahwa sejumlah usulan warga yang telah disampaikan pada reses sebelumnya mulai direalisasikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Salah satu usulan yang kini sedang dikerjakan adalah perbaikan titian di RT 13 sepanjang kurang lebih 500 meter. Alhamdulillah, proses pengerjaannya sudah berjalan dan mudah-mudahan dalam satu hingga dua bulan ke depan sudah selesai sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, usulan pemasangan 12 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) juga dipastikan akan direalisasikan melalui APBD Perubahan tahun ini. Menurut Niorlatifah, pemasangan PJU sempat tertunda karena kawasan tersebut memerlukan pemasangan meteran listrik tersendiri mengingat lokasinya berada di seberang sungai.
“Tadi pihak Dinas Perhubungan juga sudah menjelaskan bahwa PJU akan dipasang setelah meteran listrik selesai dipasang. Insya Allah masuk dalam APBD Perubahan tahun ini,” katanya.
Pada reses kali ini, warga kembali mengusulkan pembangunan titian menuju SDN 4 Sungai Lulut. Titian sepanjang sekitar 150 meter dengan lebar dua meter tersebut dinilai menjadi akses penting, tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi puluhan warga yang bermukim di kawasan belakang sekolah.
Niorlatifah menjelaskan bahwa usulan tersebut belum dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026 karena perencanaan pembangunan tahun ini telah ditetapkan. Namun, pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat diusulkan pada APBD Tahun 2027.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan berbagai kebutuhan lainnya, seperti bantuan bagi pelaku UMKM, pemasangan sambungan air bersih PDAM secara gratis, pengurukan halaman sekolah yang kerap tergenang banjir, pengadaan bak sampah, hingga bantuan tenda untuk kegiatan masyarakat.
Menurutnya, usulan bantuan tenda sebenarnya telah diajukan sebelumnya oleh pengurus musala setempat yang telah memiliki legalitas. Saat ini proses pengajuan tinggal melengkapi persyaratan administrasi.
“Konsepnya adalah bantuan tenda untuk rukun kematian, tetapi nantinya juga bisa dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, warga juga mengeluhkan sekitar 50 kepala keluarga di RT 12 yang hingga kini masih menggunakan jaringan listrik milik Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut menyebabkan warga terdampak pemadaman listrik apabila terjadi gangguan di wilayah Kabupaten Banjar, meskipun berada dalam administrasi Kota Banjarmasin.
Menanggapi hal itu, Niorlatifah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN guna mengetahui mekanisme serta persyaratan pemindahan jaringan listrik ke jaringan Kota Banjarmasin.
“Kami akan berkoordinasi langsung dengan PLN agar ada solusi terbaik sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan listrik yang sesuai dengan wilayah administrasinya,” pungkasnya.
Penulis: Masrifani