Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang selama ini resah dan mengeluhkan maraknya dugaan penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kalimantan Selatan. DPRD Provinsi Kalsel mengambil langkah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menangani persoalan mafia dan pelangsir BBM bersubsidi.
Rencana pembentukan pansus tersebut setelah DPRD Kalsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen masyarakat, yakni SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan serta berbagai pihak yang selama ini menyoroti maraknya dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi di Kalsel.
Dari RDP itu terungkap praktik mafia migas ini dinilai semakin meresahkan masyarakat, karena yang paling terdampak itu khususnya para sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi di daerah.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo dikesempatan pertemuan itu menegaskan pembentukan pansus ini menjadi langkah serius DPRD dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Pansus ini dibentuk agar persoalan mafia BBM dan praktik pelangsiran bisa ditangani secara serius, terukur dan melibatkan seluruh pihak terkait karena kami ingin hak masyarakat terhadap BBM subsidi benar-benar terlindungi,” ujar Kartoyo di Banjarmasin, Kamis (21/5/2026).
Saat RDP, para sopir angkutan mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM subsidi akibat maraknya praktik pelangsiran menggunakan barcode dan kendaraan modifikasi.
Baca Juga:
Dikesempatan itu para sopir angkutan kemudian meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap mafia BBM yang dinilai telah merugikan masyarakat kecil.
Mereka yang selama ini terdampak praktik mafia BBM itu juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Anti Mafia BBM dan berharap dilibatkan sebagai mitra pengawasan di lapangan. Menurut mereka, praktik penyelewengan BBM subsidi selama ini telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan operasional transportasi.
Sementara pihak DPRD Kalsel melalui pansus nantinya akan melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, termasuk koordinasi dengan pihak Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya. Pansus juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post