Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat ini masih melaksanakan rehabilitasi tahap kedua Gedung Rumah Dinas (Rumdin) Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan yang dikenal dengan nama Gedung Mahligai Pancasila.
Rumah dinas jabatan gubernur yang berlokasi di Jalan R Suprapto, Kota Banjarmasin, tersebut dibangun pada 1991 pada masa pemerintahan Gubernur Kalimantan Selatan Ir H Muhammad Said. Sejak saat itu, bangunan tersebut menjadi kediaman resmi gubernur sekaligus pusat berbagai kegiatan penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Program rehabilitasi dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dikerjakan pada 2025 dengan pagu anggaran Rp7 miliar, sedangkan tahap kedua pada 2026 dengan pagu anggaran Rp6 miliar.
Pelaksanaan rehabilitasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalimantan Selatan bersama Dinas PUPR Kalsel di Banjarmasin, Kamis siang (9/7/2026).
Dalam rapat itu terungkap, sebelum proyek rehabilitasi dimulai sempat muncul wacana menukar guling rumah dinas tersebut dengan Pemerintah Kota Banjarmasin atau melakukan inbreng dengan Bank Kalsel agar menjadi aset. Namun, setelah rehabilitasi tahap pertama selesai dan kondisi bangunan mulai membaik, muncul keinginan untuk kembali memanfaatkan Gedung Mahligai Pancasila sebagai rumah dinas gubernur.
Selain itu, rapat juga membahas rencana pembangunan rumah dinas gubernur yang baru di Banjarbaru. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap lelang sambil menunggu penawaran dari peserta. Pagu anggaran yang semula Rp120 miliar telah disesuaikan menjadi Rp107 miliar setelah melalui proses audit.
Usai rapat kerja, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Ir M Yasin Toyib, ST, MT, membenarkan adanya kegiatan rehabilitasi rumah dinas jabatan gubernur tersebut.
“Yang diperbaiki itu rumah dinas atau kediaman, Gedung Astakona, kemudian bagian rumah tangga dan lapangan olahraga,” ujar Toyib.
Menurutnya, rehabilitasi dilakukan karena kondisi bangunan sudah mengalami banyak kerusakan. Bahkan, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kalsel, pihaknya juga memperlihatkan foto-foto kondisi bangunan yang memerlukan perbaikan.
Ia menjelaskan, rehabilitasi tahap pertama pada 2025 telah selesai dikerjakan. Sementara itu, rehabilitasi tahap kedua pada 2026 masih dalam proses lelang dan diperkirakan pemenangnya akan ditetapkan bulan ini.
“Untuk tahap kedua ini yang dibenahi adalah ruang untuk pembantu dan Gedung Astakona,” katanya.
Menanggapi besarnya anggaran rehabilitasi, Toyib menegaskan nilai tersebut telah dihitung berdasarkan tingkat kerusakan bangunan yang cukup banyak. Selain memperbaiki bangunan, pekerjaan juga mencakup pembenahan drainase karena halaman rumah dinas kerap tergenang banjir.
Mengenai rencana tukar guling dengan Pemerintah Kota Banjarmasin maupun inbreng ke Bank Kalsel, Toyib menjelaskan wacana tersebut muncul pada awal masa jabatan gubernur karena melihat kondisi rumah dinas yang memerlukan banyak perbaikan. Apalagi saat itu juga telah direncanakan pembangunan rumah dinas baru di Banjarbaru. Namun, setelah rehabilitasi tahap pertama selesai dan hasilnya dinilai cukup baik, rencana tersebut berubah dan bangunan lama diputuskan untuk tetap dimanfaatkan.
Terkait pembangunan rumah dinas baru di Banjarbaru, Toyib mengatakan pagu anggaran awal sebesar Rp120 miliar kemudian mengikuti program monitoring KPK RI. Melalui salah satu tahapan berupa audit, anggaran akhirnya disepakati menjadi Rp107 miliar. Namun, angka tersebut dihitung sebelum terjadinya perang antara Amerika Serikat dan Iran.
Menurutnya, setelah perang terjadi, harga sejumlah material mengalami kenaikan. Karena itu, pihaknya kembali berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyesuaikan apabila memang terjadi perubahan harga sesuai kondisi riil di lapangan.
“Tapi lelang tetap dibuka dengan menunggu penawar memasukkan penawaran dan itu multiyears 2026-2027,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, H Achmad Maulana, mengatakan rapat kerja membahas dua proyek sekaligus, yakni rehabilitasi rumah dinas gubernur di Banjarmasin dan pembangunan rumah dinas baru di Banjarbaru. Menurutnya, kedua proyek tersebut saat ini sama-sama masih dalam proses lelang.
Ia mengakui, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas PUPR Kalsel, pagu anggaran proyek disusun sebelum pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Setelah konflik tersebut, harga material meningkat sehingga belum dapat dipastikan apakah proses lelang akan menarik minat peserta.
“Tapi Dinas PUPR Kalsel berharap tetap ada penawaran lelang sehingga tetap bisa dilaksanakan kegiatan ini,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Maulana, proses lelang pembangunan rumah dinas gubernur di Banjarbaru diperkirakan akan lebih berat. Sementara itu, untuk rehabilitasi rumah dinas gubernur di Banjarmasin, Dinas PUPR Kalsel masih optimistis pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Pada kesempatan itu, Maulana berharap anggaran rehabilitasi sebesar Rp6 miliar tidak mengubah estetika bangunan rumah dinas di Banjarmasin. Menurutnya, bangunan tersebut masih menggunakan material kayu ulin yang berkualitas dan layak dipertahankan. Berdasarkan penjelasan Dinas PUPR Kalsel, rehabilitasi hanya menyasar bagian interior sehingga tidak akan mengubah tampilan bangunan.
Politisi Partai Golkar itu juga menilai rehabilitasi memang sudah sangat diperlukan. Salah satu bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah adalah Gedung Astakona yang berada di bagian belakang kompleks rumah dinas karena sudah lama tidak mendapatkan perbaikan.
Ia pun berharap gedung yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu simbol daerah itu tidak jadi ditukar guling, melainkan tetap dipertahankan sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post