Banjarmasin, BARITO – Sepak terjang Profesor Denny Indrayana yang selalu mengkritisi lawannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Sahbirin Noor yang tidak lain adalah Petahana Gubernur Provinsi ini cukup mengusik pengamat politik dan demokrasi H Puar Junaidi, S.Sos, SH, MH.
Terkait hal itu Puar Junaidi kembali menyarankan agar Profesor Denny Indrayana berkompetisi secara sehat dalam Pilkada Provinsi Kalsel ini daripada selalu melayangkan gugatan yang tidak pada tempatnya.
Kepada wartawan di Banjarmasin melalui rilisnya, Senin (9/11/2020) Puar Junaidi mengatakan, gugatan-gugatan Profesor Denny Indrayana terhadap petahana ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, justru mendatangkan keraguan terhadap kualitas intelektual sang profesor.
“Melihat dari gugatan pertama, sebetulnya bukan ranah sengketa pilkada terkait keterlibatan ASN. Kemudian masuk pada gugatan kedua, dengan slogan ‘bergerak’. Padahal slogan itu merupakan kebiasaan dari petahana untuk memberikan motivasi, semangat kepada masyarakat dan tidak ada imbauan atau ajakan untuk memilih Sahbirin, artinya memang bukan ranah sengketa pilkada,” tegas mantan Ketua DPD AMPI Provinsi Kalsel ini. Kemudian gugatan ketiga, terkait adanya program pemerintah yang terstruktur, sistematis dan masif, ternyata dianggap menguntungkan petahana.
“Padahal siapa pun yang menjadi gubernur merupakan kewajiban untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Puar melanjutkan merupakan kesepakatan yang disetujui dalam RAPBD, melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPPD) bersama tim anggaran legislatif (DPRD).
“Kalau ini digugat sebagai salah satu sengketa Pilkada, tentu saja salah alamat karena bukan ranah sengketa Pilkada,” ungkapnya.
“Kalau memang ada penyimpangan, terjadi perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, itu salurannya ke Bareskrim Polri bukan di Bawaslu,” tandas Puar.
“Nah dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan seorang profesor yang menganggap dirinya handal, membuat saya justru meragukan kualitas intelektual sang profesor. Apalagi dia sendiri juga mengakui ‘Hijrah untuk Membangun Banua’ yang menunjukkan dirinya adalah pendatang yang ingin membangun banua,” beber Puar.
Puar menambahkan jangan karena ada kepentingan lalu hijrah, pulang kampung untuk membangun kampung halaman, padahal sebenarnya sudah tidak terpakai lagi dan sekarang sudah bukan era atau zaman dia lagi. Sebagai contoh banyak orang-orang Banjar yang punya prestasi dan memangku jabatan di luar daerah, seperti di Jambi, di Kuala Tungkal, Tembilahan dan lain-lain, tapi karena masih diperlukan disana, dia justru mengabdikan diri dan berupaya tunjukkan prestasi dan bukan sebagai jago kandang.
“Dan jangan sudah tidak dipakai orang lagi di luar, baru ingin balik kampung dan hijrah ke Kalsel,” katanya.
Apalagi Puar mengaku tidak pernah melihat track record dari seorang Profesor Denny Indrayana.
“Sehingga wajar kalau saya sangat meragukan kualitas intelektual dari seorang Denny Indrayana,” tegasnya.
“Akan lebih baik berkompetisilah secara sehat, tunjukkan kemampuan diri dalam merebut simpati dan penggalangan masyarakat dan bukan untuk mengobok-obok,” ujarnya.
“Saya terpanggil untuk menanggapi, karena sudah tidak konsisten lagi terhadap harkat, martabat dan marwah daripada demokrasi. Yang namanya demokrasi itu bisa saja beda pendapat dan keinginan, tapi bukan dengan mencari-cari hal-hal yang diluar daripada konteks itu. Carilah sengketa Pilkada yang benar-benar masuk dalam ranah sengketa Pilkada,” tegasnya.
“Dan bukan mengkritis hal-hal yang sudah dilakukan dan menjadi tugas petahana. Sebab siapa pun yang menjadi gubernur pasti akan melakukan program dan kegiatan itu dan kalau itu salah, maka bisa dituntut Badan Anggaran, yaitu TAPD dan DPRD, jadi jangan salahkan calon lain. Pesan saya sekali lagi untuk sang profesor, berkompetisilah secara sehat,” pungkas Puar Junaidi.
Rilis/Sopian