Program Dinas ESDM Kalsel 2027 Diminta Lebih Menyentuh Kebutuhan Dasar Masyarakat

by baritopost.co.id
0 comments 2 minutes read
RAPAT KERJA-Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja pembahasan program dan kegiatan Dinas ESDM Kalsel di tahun anggaran 2027.(foto : humasdprdkalsel)

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan di tahun anggaran 2027 mendatang agar lebih banyak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, antara lain seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Permintaan itu disampaikan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat rapat kerja pembahasan program dan kegiatan Dinas ESDM Kalsel di tahun anggaran 2027 pada Kamis (1/10/2026).

Dikesempatan pertemuan itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah menekankan agar usulan yang disampaikan dewan, termasuk bantuan yang berorientasi langsung kepada masyarakat, agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran.

“Yang lebih utama itu masyarakat dasar, listrik, air. Itu pasti menyentuh kebutuhan masyarakat dasar. Kita lebih mengutamakan itu baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.

Ia juga meminta setiap usulan yang telah direalisasikan, seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) terus diperbarui progresnya kepada dewan.

Politisi Nasdem ini menekankan pentingnya pembaruan data dan progres realisasi agar pelaksanaan program dapat dipantau bersama dan usulan berikutnya lebih tepat sasaran.

Dari hasil rapat kerja ini, tambahnya, selanjutnya akan dibahas kembali bersama Badan Anggaran terkait kemungkinan penyesuaian alokasi sejumlah program.

Anggaran dari kegiatan yang dinilai dapat dikurangi, kata dia, dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum memiliki kWh meter sendiri.

Mustaqimah menjelaskan, kepemilikan kWh meter secara mandiri tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga keamanan. Sambungan listrik yang masih “mengait” dengan sambungan lain dinilai berpotensi membuat biaya penggunaan membengkak dan menimbulkan risiko keamanan, termasuk ketika terjadi gangguan atau kebakaran.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalsel, H Endarto menjelaskan sistem bantuan pasang baru listrik disalurkan berdasarkan data penerima yang jelas.

“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya.

Ditegaskannya Dinas ESDM Kalimantan Selatan akan terus berupaya mengakomodir harapan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan terkait program-program pro rakyat.

Penulis/Editor: Sophan Sopiandi

Follow Google News Barito Post

​

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar