Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Pertanian, Ombudsman: Perbaiki Tata Kelolanya

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengingat pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk bisa mengajak Ombudsman dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian. “Mari ajak Ombudsman Kalsel dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektor pertanian untuk perbaikan tata kelolanya,” ujar Yeka Hendra Fatika dalam Diskusi Tematik bertajuk “Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Pertanian” yang digelar Ombudsman Perwakilan Kalsel, yang dipandu langsung Ketua Ombudsman Kalsel Hadi Rahman, Rabu (27/10/2021).

Menurutnya, dalam tata kelola sektor pertanian dibutuhkan perbaikan mulai perencanaan, penetapan, pengadaan, perawatan penyimpanan, penyaluran, pelepasan hingga pembiayaan.

Ia mencontohkan kebijakan impor beras, dan pengadaan pupuk subsidi yang saat terjadi musim panen berdampak terhadap harga. Bahkan, sebutnya, import menimbulkan tumpukan beras yang bertahun-tahun di gudang. “Ombudsman melakukan pengawasan atas kebijakan tersebut untuk menyelamatkan keuangan Negara. Toh memang seperti Bulog tidak dirugikan, namun pembiayaan dari dana negara justru membengkak dan rugi,” papar dosen di Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Manajemen IPB ini.

Ombudsman RI, jelasnya, sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh pelayanan publik, termasuk sektor Pertanian. “Memang berdasarkan hasil pengamatan Ombudsman RI, terdapat lima permasalahan ketahanan pangan, di antaranya jumlah dan luasan lahan, produksi dan produktivitas, kualitas mutu produk, penyimpanan dan perawatan, serta distribusi pangan kepada masyarakat,” tuturnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel Syamsir Rahman (Foto : Afdi)

Sementara itu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Bambang J Priatmaji berharap sektor pertanian bisa meningkat di Kalimantan Selatan sebab sektor tersebut sangat banyak yang menikmatinya. “Tentu sektor Pertanian jika bisa meningkat maka yang menikmatinya masyarakat luas,” ucapnya.

Meski demikian, katanya, Fakultas Pertanian ULM lebih utama kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai lembaga akademisi untuk pengembangan pengetahuan termasuk sektor pertanian. “Mutu pelayanan perguruan tinggi dapat dilihat dari akreditasinya,” tandasnya.

Ia mengakui Kalimantan Selatan diproyeksikan sebagai jalur logistik dan penyangga pangan bagi ibukota negara baru (IKN) di Kalimantan Timur. Kalsel tetap optimistis capai target produksi meski sempat dilanda banjir besar beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel Syamsir Rahman mengatakan pihaknya tetap optimistis tercapainya target produksi padi sebesar 2,1 juta ton tahun ini meski sebagian wilayahnya sentra pertanian dilanda banjir beberapa waktu lalu.

“Produksi padi Kalsel 2,1 juta ton pada 2020 dan tahun 2021 ini kita tetap optimis target tercapai,” ujarnya.

Bencana banjir yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel beberapa waktu lalu menyebabkan 121 ribu hektar lebih lahan pertanian terdampak dan mengalami kerusakan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi (Foto : Afdi)

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel  Suparmi mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mendukung program nasional dari Kementerian Pertanian, yaitu Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Produk Pertanian di Kalsel.

Bahkan, sambung wanita berhijab ini, Kabupaten Kotabaru memiliki area perkebunan kelapa sawit terluas di Kalsel dengan luas mencapai 156.554 Ha dari total 426.445 Ha, dan mampu memproduksi hingga 585.713 Ton Crude Palm Oil (CPO).

Dukungan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor untuk peningkatan sektor pertanian sangat tinggi, katanya, bahkan tercipta keberhasilan pembangunan pertanian dengan meningkatknya nilai ekspor, yang tidak hanya dilihat dari nilai ekonomi saja, melainkan mencakup volume, frekuensi, negara tujuan, ragam komuditas, dan jumlah eksportir.

Hadir dalam Diskusi Tematik bertajuk “Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Pertanian” tersebut sejumlah instansi sektor pertanian Kabupaten/Kota se-Kalsel, serta undangan lainnya.

afdi