Optimalkan Aset Badan Penghubung Untuk Tingkatkan PAD, Komisi II DPRD Kalsel Lakukan Monitoring dan Evaluasi

MONEV ASET-Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel melalukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta.(foto : humasdprdkalsel)

Jakarta, BARITOPOST.CO.ID Keberadaan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta dinilai potensinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset tersebut.

Salah satu cara pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi itu dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan agar memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung sebagai lokasi pelaksanaan berbagai kegiatan kedinasan di Jakarta.

Saran itu mengemuka saat dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pengelolaan Retribusi Daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta.

Monev tersebut dilakukan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, SM bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan monev itu bertujuan mengidentifikasi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah, sekaligus mengevaluasi pengelolaan fasilitas yang ada agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Dari hasil monev tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menilai Badan Penghubung di Jakarta ini masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Dikesempatan itu Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan hasil pendalaman yang dilakukan menunjukkan adanya peluang peningkatan pendapatan apabila seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas Badan Penghubung.

“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel di Jakarta,” ujar Kartoyo. Alhamdulillah, ucapnya, sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan. Ke depan kita akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung.

“Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” tukasnya.

Menurut Kartoyo, pemanfaatan aula sebagai tempat rapat maupun kegiatan pemerintahan akan berdampak pada meningkatnya tingkat hunian kamar atau mess yang tersedia. Kondisi tersebut diyakini mampu memberikan efek berantai terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah.

“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di Mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insyaallah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” terangnya.

Politisi Partai Nasdem tersebut menambahkan selain mendorong optimalisasi aset, pihaknya juga memberikan sejumlah masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna fasilitas, di antaranya meliputi penyediaan layanan sarapan bagi tamu yang menginap, peningkatan tata kelola operasional serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap sebagai upaya meningkatkan daya saing Badan Penghubung.

“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Ke depan, apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi. DPRD Kalsel tentu mendukung setiap langkah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Kalsel Fajrianoor Rizaldy, SH menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas penginapan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan pendukung, khususnya area parkir.

Menurutnya, rencana penambahan kamar maupun penyesuaian tarif perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas pendukung agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga.

“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” jelasnya.

DPRD Kalsel melalui Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan melakukan monitoring dan evaluasi ini berharap pengelolaan Badan Penghubung Kalsel di Jakarta dapat terus ditingkatkan, sehingga aset daerah mampu dimanfaatkan secara maksimal, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menjadi salah satu sumber strategis dalam mendukung peningkatan PAD.

Editor/* : Sophan Sopiandi

Follow Google News Barito Post

Related posts

Kades di Tabalong bakal terima Tunjangan Purna Tugas

Bahtera Si Jangkung, Hibah Tanah dari Masyarakat untuk Optimaslisasi Pembangunan Jalan Lingkungan

Secara Aklamasi, Nur Ali Nahkodai PWI Tabalong