Mahasiswa Kalsel Unjuk Rasa Soroti Pendidikan dan Program MBG

by baritopost.co.id
0 comments 3 minutes read
UNJUK RASA-Mahasiswa yang tergabung di BEM se-Kalsel saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel.(foto : humasdprdkalsel)

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa yang berlangsung damai di depan gedung DPRD Kalsel di kawasan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (12/5/2026).

Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa itu mempersoalkan pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari orasi mimbar bebas itu mahasiswa menyuarakan masih banyaknya permasalahan pendidikan yang harusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Pendemo juga minta keterbukaan terkait pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat sekolah, yang selama ini kerap menuai protes dan polemik di masyarakat.

Karena itu pendemo menuntut pemerintah pusat membuka ke publik rincian anggaran serta mekanisme distribusi program MBG.

Mahasiswa yang berorasi juga menuntut pemerintah pusat segera mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun PPPK, karena sampai saat ini yang menjadi hambatan pemerataan kualitas pendidikan di daerah akibat kekurangan tenaga pendidik.

Untuk pendidikan di daerah, mahasiswa juga mendesak dilakukan audit terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kalsel agar menjadi layak guna mendukung proses belajar mengajar.

Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa ini ditemui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah didampingi perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, pihak sekretariat dewan dan aparat kepolisian.

SERAP ASPIRASI-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah merespon positif sejumlah tuntutan BEM se-Kalsel yang menggelar aksi unjuk rasa damai.(foto : humasdprdkalsel)

SERAP ASPIRASI-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah merespon positif sejumlah tuntutan BEM se-Kalsel yang menggelar aksi unjuk rasa damai.(foto : humasdprdkalsel)

Dikesempatan itu Gusti Iskandar merespon tuntutan mahasiswa dengan menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalsel terus menjaga tetap terpenuhinya mandatori spending sektor pendidikan sebesar 20 persen.

“Termasuk peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar UMP,” ujarnya.

Politisi senior Golkar ini juga menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalsel secara bertahap terus berjalan terhadap pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB.

Disebutkannya berdasarkan data yang disampaikan, jumlah SMA di Kalsel mencapai 215 sekolah, kemudian SMK sebanyak 128 sekolah dan SLB sebanyak 26 sekolah.

Senada Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel Masrani mengatakan gaji guru telah naik menjadi Rp3,4 juta dan jumlah anak tidak sekolah di Kalsel mencapai sekitar 60 hingga 70 ribu orang, namun angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenjang pendidikan.

Ditegaskannya saat ini pemerintah fokus melakukan verifikasi serta pengembalian anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh.

“Kita lagi melakukan pemetaan guru yang pensiun dan ini yang sedang dibawa Pak Kepala Dinas ke pusat untuk ditanyakan, karena ada UU ASN dilarang mengangkat tenaga non-ASN, ini yang lagi diperjuangkan,” ujarnya.

Diungkapkannya Pemprov Kalsel akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Banua melalui pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas serta program penanganan anak tidak sekolah.

Penulis/Editor : Sophan Sopiandi

Follow Google News Barito Post

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar