Koalisi LSM Kalsel Soroti Kosongnya Kas Pemko Banjarmasin, “Jangan Jadi Preseden Buruk”

by baritopost.co.id
0 comment 3 minutes read
Ketua KMPIB Kalsel Bahaudin dan Ketua BABAK Bahrudin saat melakukan aksi di O km Banjarmasin.

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID Gonjang ganjing kosongnya kas pemko Banjarmasin mendapat sorotan tajam Koalisi LSM Kalsel, BABAK dan GMPIB.

Rabu siang (10/1), usai melaksanakan aksi damai ke Kejati Kalsel, para penggiat anti korupsi ini menggelar spanduk di 0 km yang berisikan kekecewaan mereka atas kosongnya kas pemko Banjarmasin yang mengakibatkan banyaknya hutang pada pihak ketiga.

Baca Juga: Kapolda Kalsel Serahkan 6 Ekor Sapi dari Kapolri untuk Pelaksanaan Haul Guru Sekumpul

Para anti rasuah ini menduga kosongnya kas pemko dikarenakan ketidak profesionalan pejabat pemko Banjarmasin.

“Walikota harus segera mengambil tindakan, paling tidak segera melakukan refocusing anggaran,” ujar Ketua Kelompok Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Banua (KMPIB) Kalsel Bahaudin.

Disatu sisi para kontraktor diminta segera menyelesaikan pekerjaan. Disisi lain setelah selesai mereka tidak dibayar dengan alasan kas kosong.

Orasi Disampaikan LSM di Kota Banjarmasin

Orasi Disampaikan Koalisi LSM di Kota Banjarmasin

Padahal keluhan beberapa kontraktor ujar Bahaudin yang datang ke dia, mereka sudah berhutang ke toko bangunan, bahkan kini berhutang ke bank untuk menutupi kegiatan hingga selesai.

Baca Juga: Kapolda Kalsel Serahkan 6 Ekor Sapi dari Kapolri untuk Pelaksanaan Haul Guru Sekumpul

Kalau pemko tidak membayar atau menunggu APBD Perubahan, lalu berapa lagi bunga bank yang harus ditanggung. “Walikota harus memikirkan hal itu,” ketusnya.

Menurutnya jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi pemko Banjarmasin. Apalagi dalam sejarah , baru dimasa pemerintahan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Wakilnya, H Arifin Noor ini kas daerah kosong.

Baca Juga: Pencuri Uang dan Laptop di Masjid Basirih Selatan Diringkus di Angsana Tanbu

Oleh karenanya saran Bahaudin, recofusing anggaran di 2024 sangat tepat. Di 2024, Pemko harus membatalkan kegiatan- kegiatan yang dianggap tidak relefan atau dapat ditunda pada periode berikutnya. Seperti salah satunya kegiatan perjalanan dinas. “Dengan recofusing kami berharap bulan ini Pemko minimal bisa membayar paling tidak 50 persen kepada pihak ketiga,” ucap Bahaudin.

Sementara itu Ketua Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Bahrudin lebih menekankan pada PAD yang salah satunya penyebab kosongnya kas pemko.

Baca Juga: Pencuri Uang dan Laptop di Masjid Basirih Selatan Diringkus di Angsana Tanbu

Perlu ujar dia dipertanyakan kenapa PAD tidak capai target. Semestinya, target itu disesuaikan dengan kemampuan sehingga mudah mencapainya. Namun sebaliknya, jika target terlalu tinggi sulit direalisasi. “Tapi apapun yang namanya target itukan harus diupayakan maksimal,” ujar Udin Palui panggilan akrabnya.

Penulis: Filarianti
Editor: Mercurius

Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya

Baca Artikel Lainnya

Leave a Comment