Banjarmasin, BARITO – Banyak orang berasumsi kedudukan sekretaris daerah merupakan jabatan setengah politik. Bagaimana tidak, orang ketiga setelah wakil kepala daerah ini hubungan birokrasinya tidak terpisahkan dengan kepala daerah yang lahir dari politik.
Lantas bagaimana proses lelang Sekdako Banjarmasin sekarang ini bila dikaitkan dengan politik
Menurut Subhan Syarif, pengamat kebijakan kota, yang juga merupakan Arsitek Senior di Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel, ini menyampaikan. Hal utama dalam menjalankan pemerintahan adalah aspek kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah, termasuk aspek sumberdaya keuangan yang tersedia sebagai penunjang dalam menjalankan sebuah Pemerintahan.
Memilih sekda harus benar-benar memerhatikan secara cermat dan tepat, bila salah pilih maka bisa saja memunculkan masalah baru, atau bahkan tidak mampu membantu banyak dalam mengatasi masalah kedepan yang pasti akan lebih berat, terutama dalam hal pengaturan keuangan,” lanjutnya.
Apalagi, periode kepala daerah ini terhitung singkat jadi perlu spekulasi yang tepat.
Ia berharap dalam hal ini Walikota dan Wakilnya mesti jeli dan pintar memilih. Tak bisa memilih hanya karena berlandaskan kedekatan atau hal “janji politik” tapi mesti sangat wajib diutamakan berdasarkan kebutuhan akan pengatasan terhadap kondisi yang saat ini dan kemungkinan kedepan yang di hadapi oleh Kota Banjarmasin.
“Khusus persoalan kondisi kemampuan keuangan daerah yang saat ini semakin memprihatinkan. Jadi Sekda yang akan di pilih mestinya adalah yang punya kemampuan dan pengalaman dalam mengelola serta mencari peluang untuk memberikan pemasukan hal aspek keuangan tadi,” jelasnya.
“Secara teknis kita tahu bahwa Walikota yang incumben pasti sudah memiliki pengalaman dalam mengatur kebijakan arah Kota Banjarmasin kedepan. Kemudian Wakil nya juga memiliki kemampuan serta pengalaman dalam aspek pembangunan infrastruktur Kota,” tambahnya
Akan tetapi semuanya tidaklah akan bisa berjalan dengan baik bilamana kota Banjarmasin tidak memiliki kemampuan sumberdaya keuangan yang memadai.
Jadi orang ketiga yang akan dibutuhkan banyak membantu adalah terletak pada jabatan Sekda, sehingga menurutnya calon Sekda yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk kondisi saat ini adalah orang berlatar belakang ahli dalam hal pengelolaan urusan keuangan, termasuk yang mampu atau memiliki akselerasi dalam menggali peluang untuk memasukan pendapatan bagi kota Banjarmasin.
“Kita bukannya mengabaikan hal tugas atau kemampuan di aspek lain. Tapi dengan kondisi saat ini akibat dampak atau multy efek dari wabah Covid-19 yang telah diketahui banyak menyedot keuangan negara serta daerah maka aspek tugas mengelola keuangan kedepan menjadi sangatlah penting dan tidak bisa di abaikan,” paparnya.
“Jadi dalam hal ini harapan kita semua agar Sekdakot Banjarmasin yang akan dipilih adalah betul-betul yang memiliki kemampuan untuk mendampingi Walikota dan Wakilnya, Terkhusus dari segi pengelolaan keuangan daerah. Karena kedepan hal pertumbuhan ekonomi dan aspek kemampuan keuangan Kota adalah masalah utama yang dihadapi dan mesti harus diatasi dengan baik, tepat guna dan tepat sasaran,” terangnya.
Ia juga berharap agar dalam memilih pejabat tertinggi pratama di Pemko Banjarmasin nantinya tidak berdasarkan kesepakatan atau janji politik semata.
“Jangan lah sampai memilih Sekdakot hanya karena berlandaskan adanya kesepakatan politik ataupun hanya karena faktor kedekatan dan titipan,” terangnya.
Dalam hal ini kota Banjarmasin pun juga sangatlah tergantung dengan kondisi tersebut. Ditengah kondisi akibat dampak Covid-19 yang semakin berkepanjangan telah diketahui sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Aspek dana pemerintah termasuk untuk daerah seperti kota Banjarmasin telah banyak tersedot dalam hal menanggulangi sebaran wabah serta multy efek yang ditimbulkannya.
Ditambah lagi di Banjarmasin pada Januari 2021 tadi juga mengalami musibah banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga anggaran juga cukup banyak yang tersedot ke hal penanggulangan dampak banjir ataupun kemungkinan bila banjir terjadi lagi.
Semua hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap kondisi pemasukan bagi PAD kota Banjarmasin saat ini dan tentu kedepannya. Padahal hal PAD ini adalah salah satu sumber utama pemasukan kota yang nantinya akan digunakan dalam membiayai hal jalannya roda pemerintahan dan juga berbagai aktivitas dalam pengelolaan kota kedepannya.
Sehingga terkait dengan hal kondisi tersebut maka dalam kurun 3 s.d 5 tahun kedepan, bahkan 10 tahun kedepan diperlukan kemampuan manajemen pengelolaan kota Banjarmasin yang betul kuat, berpengalaman dan juga punya kemampuan akselerasi dalam mencari peluang menggenjot pendapatan dan pemasukan, baik PAD ataupun yang lainnya utk kas keuangan kota Banjarmasin.
“Termasuk yang dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi kota Banjarmasin yang saat ini lagi terpuruk,” ujar Subhan Syarief.
Lantas bagaimana untuk menunjang manajemen kelola kota yang kuat tersebut dan mampu mengatasi persoalan kedepan seperti dampak Covid-19 dan juga hal kemungkinan bencana banjir, yang memicu pertumbuhan ekonomi.
“Untuk hal ini tentunya diperlukan kemampuan pemegang kelola yang tepat. Salah satu pemegang kelolanya adalah Sekda,” ucapnya.
Sekedar diketahui, Calon Sekda ada enam nama yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Banjarmasin, Ahmad Syaffri Azmi, Staf Ahli Pemkab Tanahbumbu, Ikhsan Budiman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Banjarmasin, Iwan Fitriadi.
Kemudian Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Iwan Ristianto, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Banjarmasin, Muhammad Taufik Rivani dan juga Kepala Badan Keuangan (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil.
Penulis: Hamdani