oleh

Halte BRT Banjarbakula Dilelang, Dewan Harapkan Proyek BRT Segera Teralisasi  

-Home, Nasional-1.601 views

Banjarmasin, BARITO-Untuk mempercepat pembangunan proyek transportasi massal atau bus rapid transit (BRT) yang akan menghubungkan Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut  atau Banjarbakula, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  mengundang kalangan perbankan dan perusahaan swasta di daerah.

Pemprov menawarkan mereka untuk kepemilikan halte BRT yang di tahap awal membuka dua koridor, menghubungkan Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura( Kabupaten Banjar), dengan halte yang diperlukan 112 unit. Lelang halte BRT ini dipandu Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan di Banjarmasin, Sabtu malam.

Rudy mengatakan, salah satu fasilitas yang diharuskan sebuah kota metropolitan adalah ketersediaan transportasi darat, seperti transportasi massal yang menjadi akses penghubung antarkota sekitar.

Di acara lelang itu, Rudy  membatasi dua unit halte saja yang boleh dibeli pihak swasta, karena  beberapa perusahaan sempat menawar dengan jumlah cukup banyak.

Rencananya, tahun depan sudah teralisasi dua koridor dengan rute Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Koridor satu dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dan masuk ke pintu masuk bandara. Lalu, koridor dua dari kilometer 17 menuju ke Jalan Trikora dan berujung di Martapura. Sisanya empat koridor lain menuju kawasan Barito Kuala, dan Tanah Laut.

“Kita mencoba mengajak perusahaan, BUMN, BUMD untuk berpartisipasi membangun halte. Kita juga bersyukur niat kita disambut baik oleh mereka. Insya Allah melihat potensi yang baik itu, tahun 2019 nanti BRT tahap awal sudah bisa beroperasi,” katanya usai Company Gathering itu.

Dikatakan Wagub, dua koridor lebih dulu beroperasi dari enam koridor yang dibangun untuk kelancaran BRT di Banjarbakula. Operasional BRT tahap awal ini perlu ditunjang 112 halte, baik ukuran kecil (sistem portabe), sedang, dan besar demi keperluan penumpang yang berangkat dan pulang.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Rusdiansjah menjelaskan, keterlibatan pihak swasta diperlukan untuk mempercepat proyek ini, selain konsorsium dengan CV Maju Bersama yang sudah disepakati.

“Mereka (pemilik halte,red) diberi kesempatan memasang iklan atau menamai halte dengan nama perusahaan dan bebeas membayar retribusi sekitar tiga sampai empat tahun, dana promo dilakukan di sini (halte,red),” ujarnya.

Terkait bentuk dan nilai bangunan, menurut Rusdiansjah, diserahkan kepada  pihak swasta memilih kategori halte yang sudah disiapkan Dishub Kalsel. Halte akan dibangun seragam atau bentuk yang sama dengan harga diperkirakan minimal Rp25 juta per unit

Total halte seluruhnya bila proyek terealisasi se Banjarbakula, mencapai 260 unit, termasuk halte yang dibangun pemerintah kabupaten/kota terkait. Sedangkan jumlah bus, idealnya 46 unit untuk dua koridor. ‘’Namun, kalau pun kurang, akan disesuaikan,’’ ujar Rusdiansjah.

“Mudah-mudahan  bantuan bus (diserahkan, red) Desember, operasional 2019, dan halte cepat selesai,” ujarnya.

Kapasitas bus BRT nantinya diperkirakan mampu menampung 26 orang, menyesuaikan dengan kondisi jalan Kalsel yang tidak memungkinkan dilalui bus besar. Masyarakat Kalsel nantinya diharapkan bisa menikmati layanan ini.

Berdasarkan perencanaan awal, pemerintah akan membangun lima koridor dengan dukungan armada sekitar 58 unit dan masing-masing kabupaten/kota sudah mempersiapkannya, termasuk persiapan peraturan daerahnya, terutama Kota Banjarmasin.
Harapkan Terealisasi

Sementara itu, DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III sangat berharap segera terealisasi program BRT di wilayah Kalsel, agar tercipta istem moda transportasi bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu.

Harapan ini diungkapkan Sekretaris Komisi III H Riswandi kepada wartawan, kemarin.

“Program Bus Rapid Transit ini kita harapkan bisa segera terealisasi untuk memberikan layanan transportasi yang nyaman bagi masyarakat Kalsel,” katanya.’

Program BRT ini untuk melayani trayek Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura PP sekitar 80 kilometer dengan menggunakan bus yang dibantu Kementerian Perhubungan RI, terangnya memaparkan hasil kunjungan kerja ke Dirjen Hubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, program BRT ini menjadi salah satu solusi primadona dalam menjawab tantangan mobilitas masyarat urban, terutama di kota-kota besar yang mengalami kemacetan lalu lintas yang parah.

“Program ini tidak hanya dari pusat, namun juga melibatkan provinsi dan kabupaten/kota,’’ tambahnya.

Riswandi menambahkan kementerian menyediaan armada bus, sementara pihak provinsi mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan halte dan kabupaten/kota juga mengalokasi anggaran bagi pembebasan lahannya.

“Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masalah transportasi di perkotaan dan bisa direalisasikan tahun depan,’’ ungkap Riswandi.

Politisi senior PKS ini mengungkapkan untuk melintasi jalur trayek tersebut berdasarkan perhitungan rasionalnya diperlukan sekitar 15 unit bus, namun Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat hanya mengalokasikan lima unit saja.

“Dewan mempertanyakan alokasi bus tersebut, sekaligus meminta tambahan bus sesuai perhitungan semula,’’ jelas Riswandi. sop/sln

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed