Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Habib Farhan Husien BSA menyatakan keprihatinannya dengan bencana kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Selatan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dampak karhutla itu tidak hanya menimbulkan kabut asap, tapi juga terdampak terhadap kesehatan masyarakat, yakni penyakit ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut, seperti batuk, bersin, hidung tersumbat, pilek, demam, sakit kepala dan nyeri tenggorokan, sehingga dampak kabut asap ini terus menyedot perhatian berbagai kalangan, termasuk wakil rakyat.
“Saya sangat prihatin melihat dan merasakan dampak kabut asap yang melanda khususnya di wilayah Kalsel,” ujar Habib Farhan Husien kepada awak media, Senin (24/8/2026).
Habib Farhan menyarankan pemerintah daerah harus siaga dan siap untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi kabut asap ini.
Habib Farhan juga meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk lebih peka dan sensitif menyikapi persoalan potensi bencana asap yang terjadi apakah karhutla ini disebabkan kondisi alam atau ada pemicu lain seperti pembakaran hutan dengan sengaja.
Jika memang itu terjadi, lanjutnya, maka koordinasi bersama antar instansi terkait perlu diperkuat untuk melakukan pencegahan dan ini juga tentu harus didukung dengan alokasi dana yang memadai agar dapat maksimal melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Pemerintah daerah harus lebih peka dan sensitif melihatnya dan wajib menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk pencegahannya,” kata Habib Farhan.
Politisi PKB Kalsel ini meminta selain ketersediaan dana penanggulangan karhutla, juga harus ada ketersediaan sarana untuk kesehatan masyarakat, seperti obat pencegah ISPA dan masker perlu dijamin ketersediaannya.
“Jangan sampai saat kondisi darurat asap, ketersediaan obat-obatan dan masker yang dibutuhkan masyarakat menjadi langka hingga berpotensi memicu harga mahal yang gilirannya bakal menyusahkan masyarakat,” sentilnya.
Untuk diketahui berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK), untuk Provinsi Kalimantan Selatan masuk lima besar wilayah udara terburuk dari tiga provinsi di Kalimantan.
Kondisi udara yang menjadi sorotan pemerintah pusat per Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB, Kalimantan Tengah mencatatkan angka tertinggi di Indonesia dengan ISPU 550. Angka itu masuk kategori “berbahaya”.
Kemudian dua provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat berada di posisi dua dengan ISPU 219, disusul Kalimantan Timur di posisi tiga dengan ISPU 193, Sumatera Selatan di urutan ke empat dengan ISPU 179, sedangkan Kalimantan Selatan bertengger di urutan lima nasional dengan ISPU 136.
Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, ISPU adalah angka tanpa satuan untuk menggambarkan mutu udara ambivalen di suatu lokasi. Perhitungannya didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lain. ISPU dihitung dari 7 parameter pencemar: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 dan HC. Data dihimpun dari 72 stasiun pemantau di seluruh Indonesia.
(foto : ist)
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post