Batulicin, BARITO – Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu rencananya bakal diproyeksikan sebagai contoh pertama dalam kesiapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Karena itu anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi mengungkapkan meski proyeksi percontohan akan difokuskan ke Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelabuhan lainnya juga akan menyusul menjadi BLUD.
“Seperti yang saya sampaikan kemarin, BLUD itu akan ada di sana. Tentu akan mengarah juga ke pelabuhan perikanan lainnya diantaranya meliputi Banjar Raya Banjarmasin, Muara Kintap dan Kotabaru,” sebutnya dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Pelabuhan Perikanan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (2/6/2021) siang.
Politisi Golkar ini menyebutkan selain sebagai penunjang sumber utama pendapatan kas daerah. Hal tersebut tentu dimaksudkan sebagai akselerasi kemampuan pelayanan agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
“Apakah itu juga mengundang income? bisa jadi, karena hari ini pemerintah provinsi terus menggenjot UPTD-UPTD yang ada di Kalsel untuk menjadi BLUD,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Ahmad Syarwani mengatakan dalam kesiapannya menyambut perubahan status dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setidaknya PPI Batulicin telah menyusun berbagai macam rancangan bisnis yang akan diusulkan.
“Jadi kesiapan kami untuk pengembangan dari UPTD menjadi BLUD. Tentu rancangan serta penyusunan bisnis yang diusulkan sebagian ada yang sudah dilaksanakan terutama optimalisasi pendapatan misalnya dari jasa masuk kapal, retribusi jasa usaha, jasa bongkar muat maupun sewa atau kontrak lahan,” paparnya.
Syarwani menjelaskan untuk memacu pendapatan apabila telah berhasil naik menjadi BLUD, tentu akan dibangun pabrik es untuk ketersediaan para nelayan melaut. Terlebih juga bakal pusat pemasaran distribusi ikan dan kios bagi pedagang.
“Kalau memungkinkan juga dibangun ADF dan Kasturit (tempat pengelola ikan),” katanya.
Disebutkannya terkait kios nelayan dan pusat pemasaran distribusi ikan sudah masuk dalam tahap proses berita acara dan tinggal serah terima aset.
“Dari Pemkab Tanbu ke Pemprov Kalsel,” ucapnya.
Lanjut Syarwani sementara ini Pelabuhan Perikanan Batulicin masih menggunakan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Mudah-mudahan setelah menjadi BLUD setidaknya operasional akan bisa membiayai sendiri dan diharapkan ada peningkatan juga yang mencapai sebesar 60 persen melalui optimalisasi dari pendapatan tersebut,” paparnya.
Adapun kendala yang hingga kini masih ia temui di lapangan yakni salah satunya masih terbatas atau kurangnya keahlian dari SDMnya, sehingga kedepan harus ada program peningkatan kualitas agar kedepan pemaksimalan aktivitas di Pelabuhan Perikanan Batulicin bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Selain itu sarana prasarana penunjang lainnya juga harus mendukung dan tetap terus dikembangkan,” pungkasnya.
Rilis/Sopian