Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2026 audensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan beragam permasalahan di bidang pendidikan dan sosial.
Audensi itu dikemas dengan silaturahmi dan temu kenal, sekaligus menyampaikan berbagai program kegiatan BEM ULM pada tahun 2026, Selasa (5/5/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifha bersama anggotanya sangat mengapresiasi kedatangan puluhan mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Kabinet Zia Nirantara tersebut.
"Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah bidang pendidikan dan juga bidang sosial," ujar Jihan.
Jihan melanjutkan apa yang mereka sampaikan tentunya hal ini menjadi sesuatu yang baik, menarik, bermanfaat dan juga masukan bagi kami di Komisi IV DPRD Kalsel.
"Karena mereka banyak menerima dan melaporkan kondisi-kondisi real di lapangan terkait pendidikan dan sosial," tukasnya.
Politisi Gerindra ini menyikapi tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) yang jadi sorotan BEM ULM, menurutnya kasus ATS dan APS di Kalsel berbeda dengan daerah lain. Bukan karena mereka tidak sekolah, namun kebanyakan mereka masuk ke pondok-pondok pesantren tapi tidak didaftarkan dalam EMIS (Education Management Information System) dari Kementerian Agama RI.
"Nah hal itu menjadi trekingnya tidak terdata. Seolah-olah anak-anak tersebut tidak sekolah. Padahal mereka sekolah namun ijazahnya ijazah pondok," terangnya seraya memberikan dukungan sekaligus membuka pintu diskusi dan komunikasi bagi BEM ULM dalam rangka memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Ketua BEM ULM 2026 Ahmad Zidan Satrio Utomo menjelaskan kedatangan jajaran Kabinet Zia Nirantara, selain untuk menyerahkan policy brief tentang kondisi pendidikan di Kalsel sebagai bentuk memperingati Hari Pendidikan Nasional juga mendiskusikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Zidan berharap Komisi IV DPRD Kalsel dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta lebih memperhatikan dan mendengarkan suara dari masyarakat kecil, terutana masalah pendidikan, kesehatan dan sosial.
"DPRD Kalsel bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Juga benar-benar mendengarkan suara maupun keluhan dari pada masyarakat," harap Zidan.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post