Banjarmasin , BARITO – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Rabu (15/9) lalu yang menangkap tujuh orang, diantara nya Plt Kepala Dinas PU pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang berinisial MK dan beberapa orang lain termasuk dari pihak swasta mendapat apresiasi dari Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel H Akhmad Husaini .”Pertama apresiasi atas gebrakan KPK melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara ( HSU)” ujarnya melalui rilis via WhatsApp Jumat (17- 09 – 2021)
Namun aktivis antikorupsi yang pernah menggelar aksi demo di depan Kantor KPK di Jakarta itu melihat OTT masih terlalu kecil jika dilihat dari konstruksi permasalahan dalam OTT”Itu kan ada kompensasi fee proyek,ada pengaturan proyek ,setelah itu penentuan pemenang,” sebut pria yang akrab disapa Usai ini.
Menurutnya berdasarkan pengamatannya selama ini bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah baik APBD dan APBN di seluruh kabupaten di Kalsel ini ,memang terindikasi dalam hal pengaturan proyek ,masalah ada nya aturan baik itu pokja . Hanya kadang sudah di arahkan ,
Terbukti seperti sambungnya seperti yang terjadi di HSU. Dari awal sudah direncanakan ,dibocorkan ,dalam penawaran serta diarahkan ,jelas ada dugaan indikas tindak pidana korupsi “Jadi KPK telisik juga dalam proyek yang lain tidak hanya bidang pengairan dalam OTT tersebut” urai Usai
Terkait OTT yang dilakukan di HSU , menurut Usai, LSM KAKI akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK seperti yang mereka lakukan dulu ,”Kita dorong KPK usut tuntas ,tidak hanya sebatas kepala dinas ,dan rekananan karena ada dugaan pihak lain yang mengarahkan “pungkas Usai
Seperti diketahui adapun barang bukti yang telah diamankan KPK dalam OTT diantaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp345 juta
Penulis Mercurius