Banjarmasin, BARITO – Proyek pengadaan mobil dinas mewah jenis SUV merek Lexus tipe RX 300 Sport yang per unitnya seharga Rp1,8 miliar diperuntukan bagi tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang memicu kehebohan di lingkup Sekretariat DPRD Kalsel maupun kalangan anggota legislatif provinsi pasca pemberitaan di media massa, semakin menarik untuk di kulik. Sebabnya, selain mobil dinas itu tergolong mewah, kemudian harganya juga relatif mahal yang totalnya Rp5,4 miliar, ternyata ada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan mobil dinas mewah Lexus tersebut dan baru mengetahui dari pemberitaan di media massa.
Salah satu anggota Banggar yang menyatakan tidak mengetahui pengadaan mobil dinas mewah Lexus itu adalah H Hormansyah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalsel.
Kepada wartawan di Banjarmasin, Sabtu (14/11/2020), Hormansyah tegas menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya pengadaan mobil dinas baru untuk tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel.
“Saya anggota Badan Anggaran tidak mengetahui pengadaan mobil dinas tersebut,” tegas dikatakan Hormansyah.
Hormansyah yang duduk di Komisi III membidangi pembangunan dan infrastruktur melanjutkan dirinya baru mengetahui pengadaan mobil dinas Lexus senilai Rp5,4 miliar dari pemberitaan media massa.
“Ya kaget juga setelah ada berita di media massa,” kata Hormansyah.
Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama (Forbes) Kalimantan Selatan Rizal Lesmana kepada Barito Post mengkritisi pengadaan mobil dinas Lexus yang tergolong mewah itu, meski pun sebenarnya hal biasa untuk mobil dinas itu menunjang kinerja anggota dan pimpinan dewan, namun besaran anggarannya harus realistis apalagi ditengah pandemi Covid-19.
“Anggaran pembelian mobil dinas memang sudah disiapkan, cuma besaran anggarannya untuk pembelian mobil jenis tertentu kurang elok, apalagi kalau sudah disetting ke arah mobil mewah,” sentil Rizal.
Rizal menyarankan, pihak yang melaksanakan pengadaan mobil dinas sebenarnya bisa merubah besaran anggarannya sesuai dengan kondisi keterpurukan masyarakat dan kondisi keuangan yang ada.
“Walaupun sudah ada ketentuan klasifikasi mobil yang ditentukan. Ini perlu kebesaran jiwa bagi pengambil keputusan,” tukasnya.
Aktifis ini mengingatkan pencitraan dewan dalam bentuk mobil dinas mewah itu sangat tidak perlu bahkan tidak produktif. Karena ini memicu timbulnya jurang pemisah dengan konstituen yang bisa berpikiran konsumtif dan koruptif serta timbulnya kesan terjadi pemborosan duit rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami cuma mengingatkan jangan terlalu vulgar dalam menggunakan uang rakyat lewat APBD, seharusnya dewan jangan berpikir dan berasumsi (lain duit ku jua),” sindirnya.
Rizal pun meminta wakil rakyat di Rumah Banjar ini berpola pikir bagaimana seharusnya mengatur uang rakyat itu sama dengan kita mengatur uang pribadi, artinya harus selektif, kemudian jelas arahnya dan beirit (hemat) ujar datu bahari, bahkan tidak perlu lagi untuk tunjangan transportasi dewan kalau sudah ada mobil dinas.
Penulis : Sopian