BANJARMASIN, BARITO
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Jalan Batu Benawa RT 48, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jalan lingkungan yang belum tersentuh pembangunan selama bertahun-tahun, hingga sulitnya mendapatkan layanan ambulans saat dibutuhkan.
HM Faisal Hariyadi mengatakan, normalisasi sungai masih menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat di sejumlah titik reses yang dikunjunginya di wilayah Banjarmasin Tengah.
Menurutnya, memasuki musim kemarau menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mempercepat pelaksanaan normalisasi sungai agar persoalan aliran air dan genangan dapat ditangani dengan lebih baik.
“Warga berharap pemerintah kota bisa lebih mempercepat normalisasi sungai. Selain itu, perbaikan jalan lingkungan juga masih banyak diusulkan, karena ada gang yang bahkan sudah 10 hingga 20 tahun belum mendapatkan perbaikan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses akan dikumpulkan dan disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Selanjutnya, usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti pemerintah kota melalui program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Faisal berharap, pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan Banjarmasin Tengah menjadi perhatian, terutama pada jalan-jalan lingkungan yang kondisinya masih memerlukan penanganan.
Selain infrastruktur, persoalan pelayanan publik juga menjadi sorotan warga. Salah satunya terkait layanan ambulans siaga 24 jam yang dinilai masih sulit diakses ketika masyarakat membutuhkan bantuan darurat.
Menurut Faisal, program pemerintah yang telah diluncurkan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program perlu diiringi dengan pelayanan yang mudah dijangkau dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Jangan sampai program pemerintah hanya terlihat bagus saat diluncurkan, tetapi ketika masyarakat membutuhkan, layanannya justru sulit didapatkan. Ini menjadi salah satu masukan penting yang kami terima dari warga,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut mencuat dalam reses tersebut adalah perubahan data desil yang berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi ekonomi mereka yang dinilai masih layak mendapatkan bantuan, tetapi justru terkendala akibat perubahan status dalam pendataan.
Faisal menilai, ketepatan data penerima bantuan sosial menjadi hal penting agar program perlindungan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga menerima keluhan warga yang telah mengajukan perubahan data, tetapi belum mendapatkan proses verifikasi meskipun pengajuan tersebut sudah disampaikan sejak beberapa waktu lalu.
Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat karena mereka belum memperoleh kejelasan mengenai kelayakan sebagai penerima bantuan.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta mengajukan perubahan data, tetapi proses verifikasi tidak berjalan. Pemerintah perlu memberikan kepastian apakah warga tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Ia berharap instansi terkait, khususnya yang menangani pendataan dan bantuan sosial, dapat mempercepat proses verifikasi serta memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Melalui reses tersebut, Faisal menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Ia berharap aspirasi warga tidak berhenti sebatas pencatatan, tetapi dapat menjadi dasar perencanaan program pembangunan dan perbaikan pelayanan publik di Kota Banjarmasin. (Masrifani)