BANJARMASIN, Barito Post
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Suyato atau yang akrab disapa Awi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari usulan bedah rumah, perubahan desil penerima bantuan sosial, hingga perbaikan infrastruktur jalan dan drainase.
Dalam kegiatan reses tersebut, Awi mengunjungi empat lokasi, yakni Jalan Batu Benawa 6, Kelurahan Teluk Dalam; Jalan Bali Gang Binaan, Kelurahan Antasan Besar; Jalan Pangeran Antasari Gang Sukadamai, Kelurahan Pekapuran Laut; serta Jalan Pekapuran A, Kelurahan Sungai Baru.
Awi mengatakan, salah satu aspirasi yang disampaikan warga di kawasan Jalan Teluk Dalam berkaitan dengan kondisi sejumlah rumah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan bantuan perbaikan dari pemerintah.
Menurutnya, kondisi rumah yang tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian serius agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
“Di wilayah Teluk Dalam ada beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan dan perlu perbaikan dari pemerintah. Saya berharap usulan bedah rumah ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, mengingat kondisi rumahnya memang sudah tidak layak huni,” ujarnya.
Selain persoalan tempat tinggal, Awi juga menyoroti keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang berdampak pada tidak lagi diterimanya bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia mengungkapkan, sejumlah warga mempertanyakan kenaikan desil yang menyebabkan mereka tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan. Padahal, menurut pengakuan warga, kondisi ekonomi mereka masih tergolong kurang mampu dan membutuhkan dukungan pemerintah.
Karena itu, Awi berharap persoalan pendataan penerima bantuan sosial dapat menjadi perhatian bersama, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak untuk memperoleh bantuan akibat ketidaksesuaian data.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara langsung dan menyeluruh, mulai dari tingkat kelurahan hingga RT, guna memastikan kondisi ekonomi masyarakat sesuai dengan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan.
“Kalau memang masih membutuhkan bantuan, tentu ini harus menjadi perhatian. Saya berharap pemerintah bisa turun langsung ke masyarakat, melalui kelurahan hingga tingkat RT, untuk mendata kembali warga yang berhak menerima bantuan, tetapi justru tidak lagi mendapatkannya,” tegasnya.
Di samping persoalan sosial, warga juga menyampaikan usulan perbaikan infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan drainase yang dinilai memerlukan penanganan.
Awi memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Banjarmasin. Ia berharap usulan tersebut dapat dikawal agar masuk dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dan diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.
“Semua usulan warga ini akan kita kawal agar bisa direalisasikan dan masuk dalam pokir dewan,” pungkasnya. (Masrifani)