Perempuan Dominasi Pemohon Paspor di ULP Barabai

Banjarmasin, BARITO – Sejak Unit Layanan Paspor (ULP) Kanim Banjarmasin di Barabai dioperasikan pada tahun 2016, pemohon paspor perempuan  sangat mendominasi permohonan. Data dari Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, jika pada tahun 2018 jumlah seluruh permohonan paspor sebanyak 9.949 orang, pemohon perempuan berjumlah 5.426 orang. Sedangkan pemohon laki-laki hanya berjumlah 4.523 orang. 

Demikian pula pada tahun 2017, dari 8.257 orang pemohon, jumlah pemohon perempuan sebanyak 4.599 orang, laki-laki 3.686 orang. Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan, Dodi Karnida menuturkan, dominasi perempuan ini ternyata terjadi sejak tahun 2016 . Karena dari permohonan sejumlah 5.257 orang, pemohon perempuan berjumlah 2.876 orang sedangkan sisanya yaitu laki-laki sebanyak 2.316 orang. 

“Rupanya memang setiap bulan, pemohon perempuan selalu mendominasi . Pada bulan Desember 2018 yang lalu saja, dari sejumlah 632 orang pemohon, perempuan sebanyak 329 orang sedangkan laki-laki hanya 303 orang,” jelasnya, Rabu (2/2) mengutip laporan pengeluaran paspor dari ULP Barabai.

Lebih jauh Dodi menyampaikan bahwa pendirian ULP Barabai pada akhir tahun 2015 ini merupakan realisasi dari Nawa Cita negara hadir . Yakni hadir untuk mendekatkan pelayanan penerbitan paspor bagi masyarakat. 

“Dengan adanya ULP Barabai, maka masyarakat tinggal memilih apakah ke ULP Barabai atau ke Kanim Bajarmasin. Prosedur dan prosesnya sama, tidak ada perbedaan persyaratan kecuali untuk permohonan paspor hilang atau rusak,” katanya.
Jika permohonan penggantian paspor hilang atau rusak, imbuh Dodi,  memang harus datang ke Kanim Banjarmasin terlebih dahulu. Dalam hal ini, pemohon melakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dan setelah itu, proses penggantian paspornya dapat dilakukan di ULP. tya

Related posts

Komisi II DPRD Kalsel Upayakan Peningkatan Digitalisasi Hingga Akses Keuangan Untuk Optimalisasi PAD

Legislatif Harapkan Eksekutif Dapat Implementasikan Rekomendasi LKPj

Tingkatkan Jumlah Desa Mandiri, DPMD dan DPRD Provinsi Kalsel Benchmarking BUMDes ke Bali