BANJARMASIN, BARITOPOST
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi, menggelar reses masa sidang II di Jalan Pulau Laut RT 6, Kelurahan Pulau Laut Besar, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga kembali menyampaikan berbagai kebutuhan, terutama terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan.
Faisal mengatakan sebagian besar usulan yang diterima merupakan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, proses realisasi usulan memang membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan pengusulan, verifikasi, hingga penganggaran.
“Usulan yang diajukan pada 2024 misalnya, baru bisa dianggarkan pada 2025 dan direalisasikan pada 2026. Jadi memang ada mekanisme yang harus dilalui,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak usulan warga yang akhirnya dapat direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, seperti identitas pengusul, nomor kontak, lokasi yang jelas, serta rincian kebutuhan, termasuk panjang dan lebar jalan atau gang yang diusulkan.
Namun demikian, Faisal mengakui masih terdapat sejumlah usulan yang belum dapat diproses karena data pendukung yang disampaikan belum lengkap. Selain itu, ada pula usulan yang tidak direalisasikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD karena telah masuk dalam program pemerintah kota.
Politisi PAN tersebut berharap Pemerintah Kota Banjarmasin dapat membentuk tim khusus untuk melakukan penjabaran dan validasi terhadap seluruh usulan hasil reses DPRD. Menurutnya, langkah tersebut penting agar aspirasi masyarakat dapat diproses lebih cepat dan tepat sasaran.
“Sering kali ketika kami kembali ke lokasi reses, masyarakat mempertanyakan usulan yang belum terealisasi. Mereka mulai jenuh karena merasa aspirasinya belum mendapat tindak lanjut. Karena itu, perlu ada tim yang secara khusus memvalidasi dan mengawal usulan-usulan DPRD,” katanya.
Faisal menambahkan, mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti perbaikan jalan berlubang, jalan rusak, hingga saluran drainase yang tersumbat. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut perlu menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan aktivitas dan kenyamanan warga.
Ia juga menyoroti masih banyaknya usulan dari kawasan pinggiran Kota Banjarmasin yang belum dapat diakomodasi akibat kelengkapan administrasi yang belum memenuhi syarat.
Karena itu, Faisal kembali mendorong pemerintah kota agar lebih serius melakukan pendampingan dan penelaahan terhadap setiap usulan masyarakat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun instansi terkait, sehingga aspirasi yang disampaikan melalui reses DPRD dapat diwujudkan secara maksimal demi meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur bagi masyarakat Kota Banjarmasin.
Penulis: Masrifani