Rantau, BARITO – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membidangi politik memberikan perhatian khusus atas rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam dunia politik di daerah. Karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat berperan aktif mendorong peningkatan peran perempuan dalam bidang politik.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kalsel Hj Rachmah Norlias disela kunjungan kerja komisinya ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin dan HSS dalam rangka monitoring pembinaan partai politik di daerah, Kamis (15/4/2021).
“Keterwakilan perempuan di Rantau dan Kandangan ini masih sangat kurang. Jadi kita harapkan bisa didorong dari Kesbangpol untuk bisa lebih meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik,” imbau Rachmah Norlias.
Sementara itu Sekretaris Komisi I HbSuripno Sumas dan anggota Komisi I H Karlie Hanafi Kalianda mengharapkan Kesbangpol selaku pemegang dana hibah untuk partai politik agar lebih aktif dalam memberikan pembinaan terhadap partai politik, khususnya pembinaan kepada petugas administrasi partai dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan partai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Jangan sampai dana bantuan parpol tidak bisa dipergunakan secara maksimal oleh parpol dan dikembalikan ke kas daerah akibat ketidaktahuan petugasnya dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan parpol,” kata Suripno.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin H Ariffin sangat berterimakasih atas kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel dan hasil pertemuan akan dijadikan masukan berharga bagi instansinya dalam melakukan pembinaan parpol ke depan.
“Kami berterimakasih atas kunjungannya dan masukan-masukan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Kalsel terkait pembinaan partai politik di Tapin,” ucapnya.
Dari monitoring bersama mitra kerja Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, pembinaan partai politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dan HSS, dinilai sudah dilaksanakan secara maksimal dan mendapatkan apresiasi bagus dari Komisi I DPRD Kalsel.
Rilis/Sopian