Beersheba, BARITOPOST.CO.ID – Israel siaga terhadap eskalasi konflik dari Iran dan AS. Ia mulai membuka sejumlah shelter publik sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan balasan dari Teheran.
Baca Juga: BK DPRD Kalsel Perkuat Pengawasan Etik dan Pelajari Sistem BK Award DPRD DKI Jakarta
Pemerintah Kota Beersheba baru-baru ini memerintahkan pembukaan seluruh tempat perlindungan publik untuk menghadapi potensi serangan rudal maupun drone dari Iran.
Militer Israel juga meningkatkan status kewaspadaan tinggi sambil terus memantau perkembangan situasi regional. Tel Aviv telah memanggil sejumlah pasukan cadangan serta memperkuat jaringan pertahanan seperti Iron Dome dan Arrow 3.
Amerika Serikat juga turun mengambil langkah antisipatif dengan meminta evakuasi staf non-esensial dari Kedutaan Besarnya di Irak.
Baca Juga: BK DPRD Kalsel Perkuat Pengawasan Etik dan Pelajari Sistem BK Award DPRD DKI Jakarta
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel juga mengimbau staf yang tidak memiliki tugas darurat untuk segera meninggalkan negara tersebut selagi penerbangan komersial masih tersedia.
“Tidak perlu panik, tetapi bagi yang ingin pergi, penting untuk membuat rencana keberangkatan lebih cepat daripada nanti,” ujar Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee.
Militer Amerika Serikat juga telah mengerahkan kapal induk hingga sistem pertahanan udara canggih dalam beberapa titik strategis di Timur Tengah.
Baca Juga: BK DPRD Kalsel Perkuat Pengawasan Etik dan Pelajari Sistem BK Award DPRD DKI Jakarta
Sebelumnya, Washington dan Teheran telah melakukan negosiasi terkait dengan pengembangan nuklir dari Teheran. Pertemuan tersebut dilaporkan menunjukkan kemajuan signifikan, namun belum menghasilkan kesepakatan konkret.
Utusan Gedung Putih, Jared Kushner dan Steve Witkoff dilaporkan merasa kecewa dengan sikap delegasi dari Iran.
Teheran disebut tetap bersikeras melanjutkan program pengayaan uranium dan menolak proposal pemindahan stok uranium ke luar negeri. Iran juga menuntut pencabutan sanksi internasional sebagai syarat utama dalam kesepakatan.
Sikap tersebut dinilai belum memenuhi tuntutan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tanpa kesepakatan, ketidakpastian hasil diplomasi ini membuat risiko konflik militer sangat tinggi di Timur Tengah.