Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Mantan Bupati Tanbu, Maming mengaku tak Tahu Pengalihan IUP Dilarang

Namun itu menurutnya merupakan hasil dari klausul kontrak kerjasama antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Begitu pula soal sejumlah jam tangan mewah bernilai miliaran rupiah merek Richard Mille, Mardani membantah meminta Henry untuk membayar jam tangan yang Ia pesan kepada penyedia jam tangan di Mall Grand Indonesia Jakarta.

“Tidak pernah saya meminta Henry, kalau saya memesan jam tangan saya selalu minta Rois (adik kandung terdakwa) untuk mengurus pembayarannya,” terang terdakwa.

Pasca memeriksa keterangan terdakwa, Majelis Hakim kembali menunda persidangan untuk dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK.

Sidang tersebut dijadwalkan digelar pada Senin (9/1/2023).

Baca Juga: Kapolresta Banjarmasin Cek Pos PAM Terpadu di Pelabuhan Trisakti terkait PAM Nataru 2023

Ditemui pasca persidangan, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipimpin Abdul Qodir mempertanyakan kekuatan pembuktian barang bukti SK Bupati Tanbu nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dari PT BKPL ke PT PCN.

Pasalnya, ada dua barang bukti menyangkut SK tersebut, satu bertanggal 26 Juni 2011 dan satu lagi bertanggal 16 Mei 2011.

Terkait banyaknya bantahan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum KPK, Budhi Sarumpaet mengatakan, hal itu menjadi hak dari terdakwa.

“Memang terdakwa tidak disumpah, jadi memiliki hak ingkar. Tapi tentu akan dilihat kesesuaian dengan kesaksian dari saksi-saksi lainnya. Nanti akan disusun dalam alasan yuridis dalam surat penuntutan,” ujar Budhi.

 (Penulis /Editor Mercurius)