Banjarmasin, BARITO – Demontrasi kemudian mendapat ancaman dari kampus sering menjadi momok di lingkungan mahasiswa. Apakah hal itu pantas didapatkan, sementara mahasiswa hanya menyuarakan aspirasinya.
Dalam dialog publik Advokasi dan Hukum dengan tema Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Menyuarakan Pendapat di depan umum yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjarmasin, Kamis (3/3) di Aula Balai Kota Banjarmasin.
Diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa. Ketua HMI Banjarmasin Nurdin Ardalepa menuturkan kegiatan dialog tersebut. Diangkat dari kegelisahan mahasiswa tentang adanya sejumlah intimidasi ketika bersinggungan dengan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Banyak kejadian mahasiswa yang mengikuti demonstrasi sering dapat intervensi dari kampus, padahal menyampaikan pendapat dilindungi UUD,” ujarnya disela acara.
Intimidasi yang dialami mahasiswa, lanjut Nurdin seperti ancaman Beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diancam dicabut, jika nekat mengikuti demo.
Dia menyebut intimidasi ini bertentangan dengan UUD yang menjamin kebebasan berpendapat.
“Kawan-kawan di lapangan menemui hal semacam ini (intimidasi),” tegas Nurdin.
Dia menegaskan aksi demonstrasi bukan jalan satu-satunya di tempuh mahasiswa, salah satunya dengan cara dialog.
“Ada jalan yang bisa kita tempuh (selain demonstrasi), seperti audiensi, kajian dan tulisan (kritik), karena era sekarang bukan era tahun 98, demonstrasi adalah jalan terakhir (mahasiswa),” jelasnya.
Di sisi lain, Nurdin menuturkan ada sejumlah isu-isu yang dikawal mahasiswa perlahan-lahan mulai meredup. Diantaranya, isu catcalling yang dilakukan oleh oknum dosen yang belum ada titik terang.
“Kami ingin ada kesepakatan antara LLDIKTI, Kejati dan Polda Kalsel bagaimana jika kami ingin turun aksi jika ada dosen atau kampus yang mengintervensi, (perlindungan) yang kami ingin sepakati,” tegasnya.
Penulis: Hamdani