Barabai, BARITOPOST.CO.ID – Rencana kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau WFH guna menghemat bahan bakar minyak (BBM) mulai menuai tanggapan dari berbagai daerah. Di wilayah Pegunungan Meratus, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kondisi lapangan, terutama di sektor pendidikan.
Kepala SDN 1 Datar Ajab, Nursiwan mengungkapkan bahwa pembelajaran tatap muka masih menjadi kebutuhan utama bagi siswa. Sekolah ini berada di Desa Hinas Kanan, Kecamatan Hantakan.
“Di sekolah kami, akses internet sebenarnya sudah terbantu dengan adanya Starlink dari pemerintah. Tetapi di rumah siswa, jaringan masih tidak stabil, bahkan cenderung tidak memadai,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi geografis wilayah seperti Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Timur menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembelajaran berbasis daring. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama, terutama saat berada di rumah.
Ia menjelaskan, sekolah pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan menerapkan sistem kombinasi antara daring dan tatap muka. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari optimal.
“Kalau di perkotaan mungkin bisa berjalan baik. Tapi di sini, banyak siswa belum punya perangkat memadai. Jadi tidak semua bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik,” katanya.
Selain persoalan jaringan dan perangkat, keterbatasan pendampingan dari orang tua juga menjadi kendala serius. Sebagian besar orang tua siswa bekerja di ladang dan berada jauh dari rumah sepanjang hari.
“Anak-anak akhirnya belajar sendiri tanpa bimbingan. Ini tentu berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap pelajaran,” ucapnya.
Nursiwan menilai, jika kebijakan WFH turut berdampak pada sistem pembelajaran tanpa mempertimbangkan kondisi daerah, maka berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.
“Kalau dipaksakan tanpa melihat kondisi riil di lapangan, tentu ada risiko penurunan kualitas pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap, jika kebijakan tersebut tetap dijalankan, pemerintah dapat memberikan dukungan lanjutan yang lebih konkret. Mulai dari pemerataan akses internet hingga ke rumah siswa, bantuan perangkat belajar, hingga kebijakan yang lebih fleksibel sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Harapan kami, ada pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi daerah. Jangan disamaratakan,” pungkasnya.
*
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya