Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Ratusan karyawan (buruh) yang tergabung dalam Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi demo atau unjuk rasa (unras) ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Senin (27/2/2023) pagi.
Unjuk rasa tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan dari tujuh perusahaan.
Kedatangan massa demo yang dipimpin Ketua SBNI Kalsel, Wagimun diterima Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti dan pendemo menyampaikan tuntutannya, bahwa mereka meminta PHK sekitar 300 karyawan dari tujuh perusahaan itu agar dibatalkan.
“Hal ini lantaran PHK sepihak dan UMP yang tidak diterapkan,” beber Wagimun.
Ia nenyatakan ini menyangkut piring nasi pekerja yang diputus tanpa perundingan kepada perusahaan, lantaran perusahaan tidak mampu membayar gaji sesuai UMP terbaru sebesar Rp3.236.245.
Baca Juga: Waspada, Prediksi Cuaca Ekstrem di Kalsel hingga 2 Maret
“Karyawan yang di PHK dari tujuh perusahaan itu semua mengadu ke kita dan disalurkan melalui demonstrasi, namun hanya sebagian yang datang, apabila tuntutan itu tidak dipenuhi maka kami akan datang lebih banyak lagi dalam unjuk rasa nanti,” tegasnya.
Disebutkannya laporan itu juga sudah pernah dilakukan namun belum ada ditindaklanjuti. Hal ini terkendala ada beberapa perusahaan yang kantornya di Jakarta, karena itu pihaknya juga akan melaporkan kasus normatif, seperti karyawan di PHK yang tidak menerima haknya berupa pesangon dan lainnya.
Salah satu karyawan bernama Mukhlis mengaku kaget karena ratusan truk dihentikan operasionalnya. Kemudiam setelah dicek, perusahaan sudah menyatakan tutup atau close project. Hal itu ditolak buruh karena dianggap tidak logis, sebab itu PHK mendadak tanpa ada pemberitahuan lebih dulu.
Lanjutnya setelah ditanyakan tidak ada surat terkait PHK atau uji coba dengan PT CPB di Kabupaten Tapin, lantaran faktanya surat terkait close projet tidak ada.
Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti mengatakan, PHK ratusan karyawan dari beberapa perusahaan memang sudah diterimanya. Namun masalahnya manajemen perusahaan ada juga di Jakarta, sehingga belum dikonfirmasi masalahnya.
“Nanti akan kita kencangi untuk tindakan tegas melalui pemanggilan atau mendatangi perusahaan untuk komunikasi,” ujarnya.
Diungkapkannya perusahaan banyak yang tidak patuh, padahal pihaknya sudah mendatangi perusahaan tersebut, sayangnya dicueki perusahaan dan menutup diri alias tidak ada yang memberikan kewenangan menjelaskan duduk masalahnya.
Irfan Sayuti menyatakan dari 300 orang yang di PHK, tapi sebagian ada yang kerja lain belum ada surat CP maupun pemberitahuan dua minggu sebelumnya, pemicu PHK ini kabarnya perusahaan tidak sanggup akan kenaikan UMP yang diberlakukan tahun 2023 ini hingga terjadi PHK sepihak.
Baca Juga: Pulihkan Konflik Jelang Ramadhan 1444 Hijriyah, Palestina dan Israel Bertemu
“Rabu nanti kami akan memanggil perusahaan tersebut,” tegasnya.
Untuk menyikapi permasalahan ini, imbuhnya, pihaknya nanti minta bantuan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjembati beberapa masalah yang dikeluhkan SBNI Kalsel.
Irfan membeberkan, tahun 2022 lalu untuk kasus PHK di Kalsel sebanyak 999 orang, kebanyakan pekerja dari sektor rekonstruksi. Namun bisa jadi mereka ada kontak di lain atau menjadi pengusaha kecil membuka usaha makanan atau jasa.
Sebelumnya pengamanan (PAM) unjuk rasa ini dikawal oleh Sat Samapta Polresta Banjarmasin dipimpin Kabag Ops Kompol Aris Munandar dibantu Brimob Polda Kalsel, kemudian untuk penanganan arus lalu lintas saat demo dipimpin Kanit Laka Satlantas Polresta Banjarmasin Iptu Indra Permadi dengan menutup Uturn dekat TVRI, kemudian menjadikan kantong parkir sepeda motor buruh di halaman TVRI.
“Jadi para buruh hanya melakukan orasi di halaman Kantor Disnakertrans Kalsel dan arus lalin berjalan lancar tanpa gangguan,” terangnya.
Penulis : Arsuma
Editor : Sophan Sopiandi