Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan komposisi utang pemerintah hingga saat ini masih didominasi oleh instrumen berdenominasi rupiah.
Baca Juga: Perkuat Program Kemanusiaan, Aftahudin Jadi Calon Ketua PMI Banjarmasin
Per Maret 2026, sekitar 72% portofolio utang pemerintah tercatat dalam mata uang rupiah, sedangkan 28% sisanya dalam valuta asing (valas). Komposisi tersebut akan dipertahankan dalam strategi pembiayaan APBN tahun ini.
“Strateginya tahun ini akan mempertahankan komposisi itu. Keseluruhan pembiayaan APBN 2026 yang akan kita cari dalam rupiah sekitar 70%-75%, sedangkan sekitar 25%-30% dalam valas, baik melalui SBN valas maupun pinjaman valas,” ujar Suminto.
Ia juga memastikan pembayaran bunga utang pemerintah masih berjalan sesuai rencana atau on track. Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan keseimbangan primer sebagai salah satu indikator kesehatan fiskal setiap kuartal.
Baca Juga: Perkuat Program Kemanusiaan, Aftahudin Jadi Calon Ketua PMI Banjarmasin
Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun atau setara 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari total tersebut, sebesar Rp 8.652,89 triliun merupakan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan Rp 1.267,52 triliun berasal dari pinjaman.
Jika dihitung berdasarkan realisasi keseimbangan primer APBN hingga akhir Mei 2026, pemerintah diperkirakan telah membayar bunga utang sekitar Rp 239 triliun.
Baca Juga: Perkuat Program Kemanusiaan, Aftahudin Jadi Calon Ketua PMI Banjarmasin
Adapun dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp 552,1 triliun, sedangkan kewajiban utang yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun.